TVRINews, Jakarta
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) mengembangkan sistem informasi pembelanjaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Loka MBG. Pengembangan sistem tersebut memanfaatkan pengalaman Kemendikdasmen dalam mengelola Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah) untuk mewujudkan tata kelola pembelanjaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja SPPG. Melalui kolaborasi ini, sistem pembelanjaan yang sebelumnya diterapkan di satuan pendidikan akan diadaptasi sesuai kebutuhan operasional SPPG, termasuk dalam pencatatan dan pengawasan transaksi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap pengembangan Loka MBG dapat meningkatkan kualitas pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh peserta didik di seluruh Indonesia.
“Alhamdulillah, ini satu kerja sama yang sangat bagus, dan mudah-mudahan dengan kerja sama ini pelayanan MBG semakin baik, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh murid di Indonesia. Karena sekali lagi ini adalah bagian dari upaya yang sangat diharapkan Bapak Presiden untuk anak-anak kita berbadan sehat dan juga memiliki semangat untuk belajar,”kata Mu’ti dalam keterangan yang diterima tvrinews, Jumat, 30 Oktober 2026.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, mengatakan pemanfaatan SIPLah menjadi pilihan karena sistem tersebut telah terbukti berjalan dalam mendukung tata kelola pembelanjaan satuan pendidikan. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi acuan dalam mengembangkan Loka MBG dengan sejumlah penyesuaian sesuai kebutuhan SPPG.
“Tujuannya kita belajar atau kita melihat benchmarking cara yang sudah terbukti saja. Daripada kita mengarang-ngarang sesuatu yang belum pernah ada, yang belum tentu bisa jalan, jadi kita mengadopsi, meniru sesuatu yang memang sudah berjalan, sudah baik di Kemendikdasmen. Tinggal kita modifikasi sedikit, kita harapkan bisa sebaik bagaimana Kemendikdasmen mengelola SIPLah,” ungkap Sudaryono.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PAUD Dikdas PNFI) Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menjelaskan bahwa pengelolaan SIPLah menjadi bentuk dukungan konkret Kemendikdasmen dalam pengembangan Loka MBG.
Sepanjang 2025, SIPLah mencatat 5,01 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp21,6 triliun dari 294.897 satuan pendidikan. Jumlah transaksi tersebut meningkat 20,76 persen, sedangkan nilai transaksinya tumbuh 25,58 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Gogot, keberhasilan SIPLah didukung sejumlah prinsip tata kelola. Melalui sistem tersebut, satuan pendidikan dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri dari 73.725 toko yang tersebar di 496 kabupaten dan kota.
Selain itu, sistem SIPLah memungkinkan satuan pendidikan membandingkan harga antarpenyedia dalam satu platform. Harga barang juga mengacu pada standar satuan harga pemerintah daerah, sementara rincian produk dan harga dapat dilihat secara terbuka. Seluruh transaksi tercatat dalam sistem sehingga dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.
Prinsip tersebut akan diterapkan dalam pengembangan Loka MBG. Selain meningkatkan tata kelola pembelanjaan, sistem ini diharapkan membuka peluang keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai pemasok kebutuhan dapur SPPG.
Gogot menambahkan, kerja sama Kemendikdasmen dan BGN juga mencakup pembagian tugas dan peran masing-masing pihak, termasuk dukungan mitra penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Kemendikdasmen turut menyiapkan dukungan melalui Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan (Balai SDSP).
“Pengalaman ekosistem SIPLah ini yang akan kita sampaikan dalam kerja sama ini untuk dapat mendukung Loka MBG,”ujar Gogot.
Saat ini, pengembangan Loka MBG telah memasuki tahap uji coba dengan melibatkan 40 SPPG dan sekitar 200 pemasok. Sistem tersebut menjalani soft launching pada 30 Oktober 2026, kemudian dijadwalkan memasuki tahap grand launchingpada Desember 2026.
Loka MBG diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh mulai Januari 2027. Melalui pengembangan ini, pengalaman digitalisasi pembelanjaan di sektor pendidikan diharapkan dapat dimanfaatkan lebih luas untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis.
