TVRINews – Jakarta
Anggota Komisi VII DPR menegaskan promosi wisata yang besar akan sia-sia jika tidak didukung konektivitas udara langsung ke daerah penyangga.
Parlemen Indonesia mendesak Kementerian Pariwisata untuk melakukan restrukturisasi fundamental terhadap indikator kinerja sektor pariwisata nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menegaskan bahwa pencapaian devisa dan volume kunjungan wisatawan asing sepanjang tahun lalu tidak boleh memicu kepuasan semu di tingkat pembuat kebijakan.
Dalam rapat kerja komisi yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut menyoroti urgensi penyajian data komparatif yang objektif untuk mengukur posisi Indonesia di tengah akselerasi agresif dari negara-negara kompetitor regional.
"Kita menyaksikan realisasi devisa yang signifikan sepanjang tahun 2025 disertai peningkatan arus pelancong mancanegara. Namun, posisi kompetitif kita di Asia Tenggara secara riil belum dipetakan secara komprehensif. Terdapat indikasi kuat di kawasan ASEAN bahwa sektor pariwisata Vietnam saat ini telah mencatatkan performa yang melampaui capaian domestik," ujar Novita di hadapan jajaran Kementerian yang dikutip Kamis 4 Juni 2026.
Atas dasar tersebut, tata kelola fiskal dan alokasi anggaran promosi yang besar dituntut untuk memiliki output serta outcome yang lebih terukur, alih-alih terjebak dalam pola penyerapan anggaran rutin tanpa signifikansi strategis.
Guna mengurai ketimpangan pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata di tingkat daerah, parlemen mengidentifikasi tiga hambatan struktural utama yang memerlukan intervensi lintas sektoral dengan segera:
1. Akselerasi Konektivitas Udara (Air Connectivity)
Eksistensi kampanye pemasaran berskala masif dinilai tidak akan memberikan kontribusi optimal tanpa dukungan infrastruktur penerbangan langsung (direct flight) yang memadai menuju simpul-simpul ekonomi daerah. Novita merekomendasikan pembukaan rute taktis berskala internasional, seperti koridor udara Bangkok langsung menuju Manado, maupun optimalisasi akses menuju Kediri guna menopang kawasan pariwisata penyangga di wilayah Mataraman, termasuk Trenggalek. Ketimpangan aksesibilitas ini dinilai menjadi pemicu utama konsentrasi arus wisatawan yang hanya terpusat pada destinasi tertentu, sehingga menciptakan fenomena over-tourism.
2. Reformasi Regulasi Alih Fungsi Lahan
Berdasarkan data aspirasi yang dihimpun dari para kepala wilayah, termasuk di kawasan Klaten, Jawa Tengah, sejumlah proyeksi investasi strategis di sektor pariwisata mengalami stagnasi akibat kompleksitas birokrasi perizinan tata ruang. Komunikasi institusional dengan badan-badan pengelola aset negara seperti Perum Perhutani serta Kementerian Kehutanan kerap menghadapi jalan buntu. Kementerian Pariwisata dituntut bertindak sebagai fasilitator aktif guna memitigasi regulasi yang kontraproduktif terhadap iklim investasi daerah.
3. Distribusi Kewenangan Fiskal Daerah
Meski jajaran pemerintah daerah mendukung penuh langkah-langkah intensifikasi pendapatan negara, pemerintah pusat diharapkan memberikan ruang diskresi fiskal yang lebih proporsional bagi daerah. Keluwesan dalam mengeksplorasi pos pendapatan baru dari sektor pariwisata dinilai krusial untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi pembangunan lokal.
Sebagai komparasi tata kelola ekonomi global, Novita mengajak otoritas pariwisata untuk mencermati transformasi struktural yang berhasil dijalankan oleh Dubai. Sebagai kawasan yang semula mengandalkan penerimaan dari sektor komoditas migas, Dubai mampu mendiversifikasi pilar ekonominya secara radikal melalui ekspansi sektor pariwisata yang dikelola secara agresif oleh negara, tanpa membebankan tekanan fiskal baru terhadap masyarakat.
"Kita harus menetapkan target capaian yang jelas, kapan sektor pariwisata nasional mampu diakselerasi secara totalitas seperti itu. Oleh karena itu, akuntabilitas pengawasan pada setiap pos anggaran harus diperketat secara rigid guna mengeliminasi risiko inefisiensi yang merugikan pembangunan daerah. Sektor pariwisata harus menjadi harapan besar dan instrumen utama dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh pelosok tanah air," pungkasnya.
