TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerima penghargaan sebagai wajib pajak dengan kontribusi pembayaran pajak terbesar di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kemayoran.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama BMKG, Guswanto, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BMKG dalam mendukung penerimaan negara melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.
Penghargaan ini sekaligus menjadi pengakuan atas komitmen BMKG dalam menjalankan kewajiban perpajakan serta memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan apresiasi kepada para wajib pajak atas kontribusi dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem administrasi perpajakan yang semakin modern, terintegrasi, dan sederhana.
“Kami menghargai setiap inisiatif dan komitmen wajib pajak dalam mengelola serta menyelesaikan kewajiban perpajakan secara proaktif. Hubungan baik antara DJP dan wajib pajak tidak berhenti pada urusan administrasi dan pembayaran pajak semata, tetapi terus berkembang menjadi kemitraan yang terbuka, konstruktif, dan saling percaya,”kata Bimo dalam keterangan tertulis, dikutip, Rabu, 4 November 2026.
DJP juga mendorong terbangunnya komunikasi terbuka antara otoritas pajak dan wajib pajak. Melalui komunikasi tersebut, berbagai kendala maupun hal yang belum dipahami terkait ketentuan perpajakan diharapkan dapat dikonsultasikan dengan jajaran DJP, termasuk melalui peran Account Representative.
Selain itu, DJP menekankan pentingnya pelayanan yang responsif, profesional, dan berintegritas, serta menjunjung tinggi kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.
Bagi BMKG, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menjaga komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
Kepatuhan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab instansi pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional melalui kontribusi terhadap penerimaan negara.
BMKG berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas serta pengelolaan keuangan negara.
