TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi contoh pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian.
Menurut Muhaimin, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pelibatan pelaku usaha dalam rantai pasok.
"Kalau yang berbasis APBN, yang terbaik adalah BGN. Membangun ekosistem ekonomi dalam waktu yang sangat cepat, 1,3 juta orang miskin menjadi pekerja. Cara kerja APBN yang jempol itu seperti itu," ujar Muhaimin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Rabu, 28 Oktober 2026.
Ia menyebut, sebanyak 148.500 pelaku usaha baru telah masuk dalam rantai pasok program MBG. Selain itu, terdapat 63,1 ribu pemasok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang turut terlibat dalam ekosistem tersebut.
Muhaimin menilai, capaian tersebut menunjukkan bahwa belanja negara dapat memberikan dampak ekonomi secara langsung melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan keterlibatan pelaku usaha. Karena itu, pendekatan serupa perlu menjadi pembelajaran bagi kementerian dan lembaga dalam merancang program pembangunan.
Ia pun meminta agar anggaran pemberdayaan masyarakat tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap dalam APBN. Sebaliknya, pemberdayaan harus menjadi prioritas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
"Saya minta kepada Menteri Keuangan, kepada lembaga dan kementerian yang memegang kendali APBN, jangan lagi mencoret anggaran pemberdayaan. Anggaran pemberdayaan itu biasanya anak tiri. Jangan meletakkan anggaran pemberdayaan sebagai anak tiri, tapi menjadi anak utama. Arus utama APBN kita harus pemberdayaan," tegasnya.
Selain melalui program pemerintah, Muhaimin menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat diperkuat melalui berbagai inisiatif di luar APBN. Salah satunya melalui peran pesantren yang memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan dan nilai kemandirian.
Dunia usaha juga dinilai memiliki peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan. Muhaimin mencontohkan kawasan industri MM2100 di Bekasi yang mengembangkan pendidikan kejuruan sesuai kebutuhan industri.
Melalui pendekatan tersebut, peserta didik dibekali keterampilan, sikap kerja, dan karakter yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha sehingga memiliki peluang lebih besar untuk terserap di pasar kerja.
Muhaimin juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga amil zakat, filantropi, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan.
Dalam kolaborasi tersebut, pemerintah dapat berperan menyediakan data dan menentukan wilayah sasaran, sementara mitra mendukung pelaksanaan program serta pendanaan, termasuk melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Ia menekankan pentingnya keselarasan data sasaran dengan data pemerintah agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan bantuan maupun dukungan pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Muhaimin berharap jumlah pihak yang terlibat serta wilayah sasaran pemberdayaan terus diperluas. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan peluang usaha.
Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus diarahkan untuk menghasilkan dampak ekonomi yang nyata. Pemberdayaan masyarakat tidak cukup berhenti pada pemberian bantuan, tetapi harus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk bekerja, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
