TVRINews, Jakarta
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin mengungkapkan sebanyak 205.924 posisi peluang kerja di luar negeri belum terserap tenaga kerja Indonesia. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, Kementerian P2MI mendorong sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten dan terlindungi.
Berdasarkan data Sistem Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) per 25 Oktober 2026, terdapat 278.848 posisi peluang kerja di luar negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 72.924 posisi telah terserap, sementara 205.924 posisi masih tersedia. Hal itu disampaikan Mukhtarudin saat menerima audiensi gabungan pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta.
"Besarnya peluang kerja internasional perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia," ujar Mukhtarudin dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Rabu, 28 Oktober 2026.
Menurutnya, fenomena penuaan penduduk (aging population) di sejumlah negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, menjadi peluang strategis bagi tenaga kerja Indonesia untuk memasuki pasar kerja global.
Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia yang besar dengan proyeksi penduduk usia produktif yang mendukung pemanfaatan bonus demografi menuju 2045.
Untuk menjawab kebutuhan pasar kerja internasional, Kementerian P2MI mendorong Program SMK Go Global sebagai langkah strategis menyiapkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan negara penempatan.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja, dengan target penempatan secara bertahap sebanyak 40.000 orang pada 2026, 140.000 orang pada 2027, 180.000 orang pada 2028, dan 140.000 orang pada 2029.
Mukhtarudin pun mengajak pemerintah daerah dan perguruan tinggi memperluas sosialisasi program tersebut. Terlebih, pendaftaran SMK Go Global Batch II masih dibuka hingga 31 Oktober 2026.
Selain peningkatan kompetensi, Kementerian P2MI memperkuat edukasi migrasi aman melalui pembentukan Migrant Center di lingkungan perguruan tinggi. Hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 43 Migrant Center telah diresmikan di perguruan tinggi dan satu di lembaga pelatihan.
Keberadaan Migrant Center diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja luar negeri yang resmi, prosedur penempatan, serta pemahaman mengenai hak dan pelindungan pekerja migran Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Mukhtarudin juga menawarkan kerja sama dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi melalui pembentukan Migrant Center, penyebarluasan informasi lowongan kerja yang prosedural, pertukaran data kebutuhan tenaga kerja, serta peningkatan kapasitas calon pekerja migran.
"Penting juga pertukaran data untuk pemetaan kebutuhan tenaga kerja kita, serta peningkatan kapasitas calon Pekerja Migran Indonesia kita lebih berkualitas," ucapnya.
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola pelindungan pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Indonesia. Pemerintah berharap integrasi pelatihan kerja dan sosialisasi migrasi aman dapat menekan penempatan nonprosedural sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.
Jawa Barat menjadi salah satu wilayah potensial dalam penempatan pekerja migran. Kementerian P2MI mencatat 239.821 layanan penempatan pekerja migran asal provinsi tersebut selama 2023 hingga 26 Oktober 2026.
Dari jumlah itu, Kabupaten Garut mencatat 2.725 layanan, Kabupaten Tasikmalaya 1.412 layanan, dan Kota Tasikmalaya 560 layanan.
Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi, peluang kerja global diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penempatan pekerja migran yang kompeten, aman, prosedural, dan terlindungi.
