TVRINews, Jawa Barat
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan Program 3 Juta Rumah, khususnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), berjalan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari pungutan liar.
Penegasan tersebut disampaikan saat meninjau rumah calon penerima bantuan BSPS di Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu, 26 Juli 2026.
Dalam kunjungan itu, Maruarar melihat langsung kondisi rumah milik Tardi, seorang pemulung yang rumahnya dinilai layak menerima bantuan berdasarkan hasil survei dan verifikasi lapangan.
Maruarar meminta proses pembangunan rumah Tardi dipercepat dari jadwal semula yang direncanakan berlangsung pada 26 Agustus hingga 30 November 2026.
"Kami ingin rakyat segera merasakan manfaat program ini. Jangan diperlambat, dan jangan sampai ada pungutan apa pun kepada masyarakat. Program ini adalah hak rakyat dan harus dilaksanakan secara bersih, transparan, serta penuh tanggung jawab," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Minggu, 26 Juli 2026.
Pada 2026, Kabupaten Bandung memperoleh alokasi BSPS sebanyak 3.235 unit rumah yang tersebar di 31 kecamatan dan 196 desa. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya memperoleh 35 unit, sekaligus menjadi rekor peningkatan alokasi BSPS di daerah tersebut.
Secara nasional, Jawa Barat menjadi provinsi dengan alokasi BSPS terbesar, yakni 46.817 unit rumah. Pemerintah menilai peningkatan tersebut sebagai bagian dari percepatan penanganan rumah tidak layak huni dan peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain meninjau pelaksanaan BSPS, Maruarar juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai program pembiayaan perumahan, termasuk Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), serta memperkenalkan aplikasi SIKUMBANG Tapera untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi rumah subsidi yang siap huni.
Kemudian, ia juga meminta jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa II lebih aktif menyosialisasikan program-program Kementerian PKP kepada masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP menyaksikan simulasi Tender Rakyat melalui mekanisme Pemilihan Terbuka Toko (PTT) sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaksanaan BSPS. Tiga toko mengikuti proses tersebut untuk memenuhi kebutuhan material empat penerima bantuan.
Hasil simulasi menunjukkan efisiensi anggaran sebesar Rp2.898.000 atau 4,14 persen dari total pagu Rp70 juta. Maruarar menegaskan efisiensi tersebut akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan bantuan perumahan.
"Program ini adalah program untuk rakyat sehingga seluruh prosesnya harus transparan, terbuka, dan tidak boleh ada pungutan apa pun. Efisiensi anggaran yang dihasilkan juga akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk tambahan bantuan perumahan," ucapnya.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Bupati Bandung Dadang Supriatna, serta sejumlah pejabat Kementerian PKP dan BP3KP Jawa II.
