TVRINews, Nusa Tenggara Timur
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan pihaknya akan memastikan komando penanganan darurat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan terkoordinasi, dengan dukungan penuh dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.
Hal ini ia sampaikan saat memberikan laporan langsung ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto saat melakukan peninjauan penanganan dampak gempa bumi di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Rabu, 26 Agustus 2026 hari ini.
Menurutnya, sesuai amanat undang-undang, BNPB memegang komando dalam masa tanggap darurat dengan mengoordinasikan seluruh unsur penanganan di lapangan.
“Satgas kabupaten/kota didukung penuh oleh Satgas provinsi, dan kami dukung dengan Satgas nasional. TNI, Polri, dan kementerian/lembaga semuanya turun ke bawah,” ujar Suharyanto
Untuk mendukung operasi kemanusiaan, kata dia pemerintah telah mengerahkan berbagai alat utama transportasi, baik udara, laut, maupun darat. BNPB mencatat terdapat 18 helikopter gabungan yang berasal dari TNI, Polri, BNPB, Kementerian Perhubungan, hingga Basarnas.
Selain itu, 12 kapal dikerahkan, termasuk enam kapal besar milik TNI Angkatan Laut, guna mengangkut logistik dari Labuan Bajo menuju Pelabuhan Reo serta dari Maumere menuju Pulau Palue dan wilayah terdampak lainnya.
Meski demikian, Suharyanto menyebut distribusi bantuan kini lebih diprioritaskan melalui jalur darat karena seluruh akses jalan menuju daerah terdampak telah berhasil ditembus.
“NTT tidak seperti Aceh dulu. Tidak ada lagi daerah yang harus didistribusikan menggunakan udara karena jalan-jalan sudah bisa ditembus lewat jalur darat,” katanya.
Distribusi logistik melalui darat diperkuat dengan 50 truk dari Posko Labuan Bajo dan 40 truk dari Posko Maumere. Untuk menjangkau lokasi pengungsian yang tersebar di jalan-jalan sempit dan wilayah terpencil, pemerintah juga mengoperasikan sekitar 200 sepeda motor.
Menurut Suharyanto, kendaraan roda dua menjadi solusi untuk mengirim sembako ke titik-titik pengungsian mandiri yang sulit dijangkau truk.
“Tantangan kami logistik harus bisa sampai ke titik yang terjauh. Karena itu kami gunakan sepeda motor dan pasukan jalan kaki,” ujarnya.
Selain itu, ia menuturkan jika Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) melaporkan sebanyak 7.879 personel TNI telah dikerahkan dalam operasi kemanusiaan di Flores. Dua batalyon tambahan dari Pulau Timor juga telah diperbantukan untuk memperkuat penanganan di wilayah terdampak.
Selain personel darat, TNI Angkatan Darat turut mengoperasikan rumah sakit terapung di Pelabuhan Reo guna mendukung layanan kesehatan bagi masyarakat.
Dalam laporannya, Suharyanto juga mengusulkan agar setiap pemerintah provinsi dan kabupaten memiliki gudang logistik atau buffer stock yang berisi kebutuhan dasar seperti sembako, selimut, tenda, dan matras.
Ia menilai keterbatasan stok logistik di BPBD menjadi kendala utama pada hari-hari awal bencana, sehingga pemerintah daerah belum dapat memberikan bantuan sebelum dukungan BNPB tiba.
“Paling tidak ketika ada bencana, pemerintah daerah sudah bisa memberikan bantuan awal kepada masyarakat sebelum BNPB datang,” kata Suharyanto.
Menanggapi usulan tersebut, Presiden Prabowo menyatakan akan mengkaji pembentukan gudang logistik di setiap provinsi dan kabupaten sebagai cadangan nasional untuk mempercepat respons terhadap bencana di masa mendatang.
Suharyanto juga memastikan bantuan dana siap pakai sebesar Rp20 miliar bagi masing-masing kabupaten terdampak telah disalurkan dan ditegaskan hanya boleh digunakan untuk penanganan bencana.
