Penulis: Ahmad Richad
TVRINews, Jakarta
Berdasarkan laporan dari sejumlah asosiasi, beberapa perusahaan yang bergerak di industri padat karya seperti tekstil sedang mengalami kinerja yang melambat.
Beberapa perusahaan bahkan sudah ada yang memangkas jam kerjanya menjadi 3-4 hari, yang biasanya 7 hari kerja. Atas kondisi tersebut, banyak tenaga kerja yang juga terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dari hasil laporan itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan pemerintah daerah setempat meninjau langsung kondisi dan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di beberapa industri padat karya di Jawa Barat.
Baca Juga: Kementerian PUPR Perkuat Pembangunan IKN, Jalin Kerja Sama dengan Jepang
Perusahaan industri tersebut diantaranya PT KAHATEX di Rancaekek, Bandung, dan PT CHANG SHIN di Karawang.
Menurutnya, meskipun dirinya tidak membidangi urusan industri dan perekonomian, tapi masalah PHK ataupun pengurangan jam kerja akan menjadi permasalahannya lantaran berisiko meningkatkan jumlah kemiskinan.
"Sebenarnya saya tidak menangani langsung soal industri, ataupun soal perekonomian. Tapi saya mengurusi orang susah, orang miskin, nah saya kira PHK dan pengurangan jam kerja ini akan berisiko menambah orang miskin baru,” kata Muhadjir, dikutip Jumat (18/11/2022).
Muhadjir mengatakan, saat ini PHK menjadi permasalahan yang harus segera diatasi. Pasalnya, sudah hampir 500.000 buruh di Jawa Barat di PHK.
"PHK sudah mendekati 500 ribu dan jika tidak segera ada pengendalian, PHK bisa mencapai 1,5 juta, ini harus ada antisipasi dan penanganan," ujar Muhadjir.
Muhadjir menilai hal ini harus dilakukan oleh semua pihak secara terkoneksi sehingga bisa menekan laju PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global.
Kekhawatiran tersebut lantaran melihat kondisi riil di lapangan. Sektor ekspor mulai menurun tajam dan pasar domestik yang masih dikuasai oleh barang impor.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bertolak ke Thailand untuk Hadiri KTT APEC
Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan. Ia juga menegaskan, keputusan PHK kepada pekerja harus merupakan jalan terakhir yang digunakan oleh para pengusaha.
“Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” kata Menko PMK.
Namun demikian, jika PHK tidak dapat dihindari, Menko PMK meminta agar para pekerja yang di PHK dapat ditangani dengan baik melalui JAMSOSTEK.
“Karena sekarang ada skema untuk mereka yang di PHK itu ada jaminan kehilangan pekerjaan, nah ini harus betul dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan sampai yg di PHK terpuruk dan ikut menambah jumlah kemiskinan di daerah,” jelasnya.
Adapun saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi yakni 9,4 persen. Sebagai kementerian yang membawahi BPJS JAMSOSTEK, Kemenko PMK akan terus memastikan bahwa jaminan ini akan berjalan dengan baik.
Menko berharap, semua pihak dapat memiliki komitmen seperti yang diarahkan presiden agar waspada menyikapi ekonomi tahun 2023.
“Saya mohon kerjasama semua perusahaan untuk mengantisipasi kondisi 2023. Saya ke sini untuk memastikan kalau nanti harus ada PHK jangan sampai nanti tidak terhubung dengan JKP,” tuturnya.
