TVRINews - Jakarta
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026, memicu mekanisme konstitusional pengisian kekosongan jabatan orang nomor dua di Indonesia.
Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya dengan menyerahkan surat pemberhentian kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026.
Langkah politik ini menjadikan Gibran sebagai wakil presiden kedua dalam catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang meletakkan jabatan di tengah masa bakti.
Menyusul keputusan tersebut, fokus publik kini tertuju pada prosedur konstitusional yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan kursi wakil presiden.
Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), terdapat lima tahapan utama yang harus ditempuh negara dalam proses suksesi ini.
1. Penyerahan Surat Resmi kepada Presiden dan MPR
Prosedur awal mewajibkan wakil presiden yang bersangkutan untuk menyampaikan surat permohonan pengunduran diri secara resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, sebelum akhirnya diteruskan secara tertulis kepada pimpinan MPR.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa persetujuan presiden menjadi prasyarat utama sebelum proses berlanjut ke parlemen.
"Jadi kalau misalnya presiden tidak menolak permohonan mundur dari wapres, nanti harus ada pernyataan tertulis dari wakil presiden yang ditujukan kepada MPR," ujar Yusril saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
2. Pernyataan Kekosongan Jabatan oleh MPR
Setelah surat pengunduran diri tersebut diverifikasi dan dinyatakan sah secara konstitusional, MPR akan menggelar persidangan untuk menetapkan status kekosongan pada kursi wakil presiden.
Selama masa transisi ini, roda pemerintahan tetap berjalan normal di bawah kendali penuh Presiden Prabowo Subianto, tanpa adanya penunjukan pelaksana tugas sementara dari pejabat negara lainnya.
Mekanismenya nanti MPR akan bersidang untuk menyatakan bahwa memang terjadi kevakuman jabatan wakil presiden akibat adanya surat pemberhentian tersebut," kata Yusril menambahkan.
3. Pengusulan Dua Kandidat oleh Presiden
Berdasarkan amanat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, pimpinan MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama kandidat pengganti. Presiden diwajibkan menyerahkan kedua nama tersebut beserta seluruh dokumen persyaratan administratif paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR dilaksanakan.
"MPR akan menyurati presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya," tutur Yusril.
Setelah berkas diterima, MPR akan membentuk tim khusus guna memverifikasi kelengkapan administrasi kedua kandidat.
4. Pemilihan Melalui Sidang Paripurna MPR
Sesuai koridor Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 46 ayat (1) UU MD3, MPR memiliki tenggat waktu maksimal 60 hari sejak surat usulan presiden diterima untuk menyelenggarakan sidang paripurna pemilihan wakil presiden baru.
Dalam forum tertinggi tersebut, kedua kandidat wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan secara terbuka sebelum pemungutan suara dimulai (Pasal 46 ayat 4 UU MD3).
Kandidat yang meraih suara terbanyak akan dinyatakan terpilih (Pasal 46 ayat 5 UU MD3). Namun, apabila terjadi perolehan suara imbang, pemungutan suara akan diulang satu kali lagi (Pasal 46 ayat 6 UU MD3). Jika hasil pemungutan suara ulang tetap menunjukkan angka yang sama, kewenangan penuh untuk memilih salah satu kandidat berada di tangan presiden (Pasal 46 ayat 7 UU MD3).
5. Penetapan dan Pelantikan Wakil Presiden Terpilih
Pada tahap akhir, kandidat yang memenangkan pemilihan akan disahkan melalui Ketetapan MPR. Wakil presiden terpilih tersebut akan langsung dilantik dan diambil sumpahnya dalam sidang paripurna untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan periode berjalan.
Catatan Sejarah: Jejak Pengunduran Diri Mohammad Hatta
Keputusan Gibran Rakabuming Raka ini mengulang peristiwa bersejarah pada era awal kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, tokoh proklamator Mohammad Hatta merupakan wakil presiden pertama dalam sejarah Republik Indonesia yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Catatan sejarah menunjukkan bahwa keputusan Bung Hatta didasari oleh perbedaan pandangan politik yang prinsipil serta ketidaksepahaman dengan Presiden Soekarno dalam menjalankan arah pemerintahan.
Pada tahun 1955, Hatta sempat melayangkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR saat itu, Sartono, namun parlemen menolaknya dengan harapan ia bersedia mempertimbangkan kembali keputusan tersebut.
Sikap Hatta tetap bergeming.
Pada 23 November 1956, ia kembali mengirimkan surat susulan kepada DPR yang menegaskan bahwa dirinya akan mengakhiri masa tugas sebagai wakil presiden terhitung mulai 1 Desember 1956.
Permohonan tersebut akhirnya disetujui DPR dalam sidang pada 30 November 1956, dan secara resmi dikukuhkan oleh Presiden Soekarno melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 1957 tentang pemberhentian dengan hormat Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
