TVRINews, Jakarta
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. MUI meminta proses hukum dilakukan secara transparan dan menyeluruh guna mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, menegaskan bahwa persoalan ini menyangkut kehormatan bangsa dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, pengusutan harus dilakukan hingga seluruh fakta terungkap.
"Kami mendukung penuh langkah Kapolri untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh agar persoalan ini menjadi jelas dan pihak-pihak yang terlibat dapat diketahui," ujar Cholil Nafis di Gedung MUI, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Cholil juga mengingatkan agar dugaan penyadapan terhadap kepala negara tidak dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, apabila ditemukan unsur makar, tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara.
"Persoalan ini menyangkut kehormatan dan kedaulatan bangsa. Karena itu, apabila ditemukan unsur makar, tentu hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap negara," tegasnya.
Sementara itu, Bareskrim Polri terus mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa puluhan saksi untuk mengumpulkan keterangan dan mendalami perkara.
"Dalam proses penyelidikan, kami telah memeriksa 28 saksi dari Direktorat Siber dan menambah sekitar 10 saksi lainnya untuk mendalami perkara ini," kata Susatyo.
Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan para saksi selanjutnya dikoordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum guna memperkuat proses pendalaman perkara.
"Hasil pemeriksaan para saksi selanjutnya kami koordinasikan dengan ahli pidana dan ahli hukum untuk mendalami dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut," jelasnya.
Bareskrim Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar, termasuk dugaan turut serta dan permufakatan jahat. Penanganan perkara tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Meski demikian, proses hukum masih berjalan untuk mendalami unsur-unsur pidana serta memastikan pihak-pihak yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Pengusutan kasus ini diharapkan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan kepastian hukum serta menjaga kehormatan dan kedaulatan negara.
