TVRINews, Jakarta
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan peran para tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana diketahui Polri telah menetapkan empat tersangka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS), Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Irjen Slamet Uliandi (SU).
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
"Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Keempat tersangka diduga memiliki peran yang berbeda dalam rangkaian peristiwa tersebut," kata Suyudi, Kamis, 12 November 2026.
Suyudi menjelaskan, Listyo Sigit yang menjabat sebagai Kapolri diduga memberikan perintah sekaligus menentukan target penyadapan. Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS. Listyo juga diduga menjadi penerima akhir atau end user dari hasil penyadapan.
"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," ujar Suyudi.
Sementara itu, Slamet Uliandi yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026 diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Dalam kapasitas tersebut, SU diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon kepada Listyo Sigit. Laporan tersebut terdiri atas laporan harian dan laporan analisis.
Adapun Eko Hadi Santoso yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 5 Desember 2024 hingga 7 Oktober 2025 diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU. Perintah tersebut disebut berasal dari Listyo Sigit. Eko kemudian diduga memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa disertai surat permohonan dari penyidik.
Selanjutnya, Ahrie Sonta Nasution yang menjabat sebagai Plt. Kabagmon pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah penyadapan dari Listyo Sigit. Perintah tersebut kemudian diteruskan kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa melalui permohonan penyidik.
Ahrie juga diduga melaporkan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit serta memerintahkan TK melakukan pengawasan atau pemantauan (surveillance).
Selain itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, baik berupa rekaman suara (voice) maupun catatan aktivitas (log), serta pembubaran grup WhatsApp.
"Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan (voice dan log) serta pembubaran grup WhatsApp," pungkasnya.
