TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan terlebih dahulu menggelar rapat untuk menetapkan adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden sebelum menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Presiden.
Yusril mengatakan, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan surat pemberitahuan kepada Presiden. Setelah surat diterima, Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
"MPR perlu waktu tiga hari untuk mengadakan rapat, mempersiapkan segala sesuatunya, dan setelah itu menulis surat kepada Presiden. Setelah surat diterima, diperlukan waktu 14 hari bagi Presiden untuk menyerahkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR," ujar Yusril, Kamis, 12 November 2026.
Selanjutnya, MPR akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan kedua calon sebelum melaksanakan pemilihan. Proses pemilihan tersebut memiliki batas waktu paling lama 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku.
Yusril menegaskan, batas waktu 14 hari bagi Presiden dan 60 hari bagi MPR merupakan tenggat maksimal, bukan waktu yang wajib dihabiskan seluruhnya. Karena itu, proses pengisian jabatan Wakil Presiden dimungkinkan berlangsung lebih cepat.
"Jangka waktu 60 hari itu bukan harus 60 hari, tetapi selama-lamanya 60 hari. Begitu juga 14 hari bagi Presiden, itu adalah selama-lamanya 14 hari. Kapan saja dalam jangka waktu tersebut Presiden dapat mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR," jelasnya.
Ia menambahkan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden diharapkan dapat diselesaikan sebelum akhir Desember 2026. Namun, jadwal pasti rapat MPR dan penyampaian surat kepada Presiden masih menunggu pembahasan pimpinan MPR.
Menurut Yusril, percepatan proses tetap harus memperhatikan seluruh ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan agar pengisian jabatan Wakil Presiden memiliki landasan hukum yang kuat.
Dengan demikian, tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden akan diawali dengan penetapan kekosongan oleh MPR, dilanjutkan pengajuan dua calon oleh Presiden, verifikasi persyaratan, hingga pemilihan oleh MPR.
