TVRINews, Sumatera Barat
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno meminta pendataan wilayah, rumah, dan masyarakat terdampak banjir bandang atau galodo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dipercepat. Pendataan tersebut menjadi dasar untuk mempercepat penanganan pascabencana.
Hal itu disampaikan Pratikno saat meninjau langsung kawasan terdampak banjir bandang di Arosuka, Kabupaten Solok, Kamis, 24 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi penanganan darurat sekaligus memastikan percepatan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.
Dalam kunjungan tersebut, Pratikno didampingi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta jajaran pemerintah daerah.
Banjir bandang menerjang kawasan Arosuka setelah hujan berintensitas tinggi pada Senin malam, 21 September 2026. Bencana membawa material lumpur, batu, pasir, dan kayu yang merendam permukiman, menutup akses jalan utama, serta menerjang sejumlah fasilitas pemerintahan.
Tim gabungan hingga kini masih melakukan penanganan darurat dan pencarian terhadap satu korban yang belum ditemukan.
Usai meninjau lokasi, Pratikno memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bencana. Ia meminta penanganan dilakukan dalam waktu singkat dan segera dilanjutkan ke tahap rehabilitasi serta rekonstruksi.
"Pendataan menjadi penting mohon ini dipercepat. Tentu saja ini jangan terulang lagi. Ini prinsipnya membangun pascabencana kita selalu build back better, membangun lebih baik. Jangan sampai membangun kondisinya lebih jelek," ujar Pratikno dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, Jumat, 25 September 2026.
Menurutnya, pemerintah pusat siap mendukung penanganan rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat. Sementara untuk pembangunan perumahan komunal, pemerintah daerah perlu memastikan ketersediaan lahan yang aman.
Pratikno menegaskan pembangunan kembali tidak boleh hanya mempertimbangkan ketersediaan lahan. Lokasi pembangunan harus ditentukan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk memastikan keamanan masyarakat dari potensi bencana serupa.
"Makanya bukan menentukan lahan, tetapi menentukan lahan mana yang aman berdasarkan hasil kajian," tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga meminta Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) disusun berdasarkan kajian yang kuat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian ESDM dan Kementerian PU sesuai kewenangannya.
Selain percepatan penanganan pascabencana, Pratikno meminta pemerintah daerah segera mengidentifikasi potensi bencana susulan, terutama pada aliran sungai yang rawan terjadi banjir bandang.
Material berupa kayu dan batu yang berpotensi menghambat aliran sungai perlu segera disisir dan ditangani. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko ketika curah hujan kembali meningkat.
"Ini momentum betul untuk cepat menyisir potensi-potensi risiko bencana susulan dalam jangka pendek," ucapnya.
Kemudian, Pratikno mengingatkan potensi peningkatan intensitas hujan perlu menjadi perhatian karena musim penghujan belum mencapai puncaknya. Pemerintah daerah diminta memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan untuk mencegah dampak bencana susulan.
"Semoga ini segera pulih dan tidak terjadi lagi. Kita membangun lebih baik dari kondisi sebelum bencana," tuturnya.
