TVRINews, Jakarta
Setiap pagi, menyantap sebutir telur rebus menjadi rutinitas sejumlah anak sekolah dasar di berbagai daerah di Indonesia, dari pesisir Sumatera hingga pedalaman Papua. Bagi anak itu, telur mungkin cuma sarapan sebelum memulai pelajaran. Tetapi bagi negara yang masih bergulat dengan salah satu beban gizi tertinggi di Asia Tenggara, sebutir telur itu adalah bagian dari eksperimen sosial yang sudah berjalan hampir dua dekade.
Sebelum menelusuri inisiasi eksperimen sosial tersebut, realitas gizi anak Indonesia sesungguhnya jauh lebih rumit dan mengkhawatirkan. Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kementerian Kesehatan pada Mei 2025 mencatat prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen, dari 21,5 persen pada 2023, setara sekitar 4,48 juta balita yang masih tumbuh pendek untuk usianya. Pemerintah memasang target menekan angka itu hingga 14,2 persen pada 2029, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui target tersebut tidak mudah.
Hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang dirilis Kementerian Kesehatan pada 13 Juli 2026 mengungkap bahwa pada kelompok anak sekolah dan remaja, masalah kesehatan paling banyak ditemukan adalah karies gigi, dialami lebih dari 40 persen peserta yang diperiksa. Di urutan berikutnya ada anemia yang menimpa 27 persen anak, peningkatan tekanan darah pada 21 persen anak, penumpukan kotoran telinga pada 7 persen anak, serta gizi lebih dan obesitas yang juga menyentuh 7 persen anak.
UNICEF Indonesia menyebut ada tiga beban malanutrisi yang berjalan beriringan, yaitu kekurangan gizi kronis atau stunting, kekurangan gizi akut atau wasting, dan kelebihan berat badan yang kini tumbuh cepat di kalangan anak sekolah. UNICEF menyebut wasting, kondisi anak bertubuh kurus karena kekurangan asupan mendadak, sebagai bentuk malanutrisi dengan risiko kematian tertinggi. Menurut UNICEF, anak yang mengalami wasting sekaligus stunting risikonya meninggal dunia lebih dari dua belas kali lipat dibanding anak sehat.
Awal Maret lalu, Kementerian Kesehatan bersama UNICEF meluncurkan program nasional lima tahun yang didukung Child Nutrition Fund untuk memperkuat gizi ibu hamil dan menekan wasting anak, dengan cakupan layanan yang diperluas ke 38 provinsi. UNICEF juga melakukan penilaian terhadap lingkungan pangan di 268 sekolah dasar di Jawa, Sulawesi, dan Papua. Hasilnya menunjukkan pilihan makanan sehat di lingkungan sekolah masih sedikit, pendidikan gizi masih terbatas, fasilitas aktivitas fisik belum memadai, dan anak-anak masih menghadapi lingkungan pangan yang justru banyak menyediakan makanan tidak sehat. Papua termasuk salah satu wilayah yang masuk dalam penilaian tersebut.
Logika di Balik Sebutir Telur
Sebutir telur yang dikupas seorang anak di bangku kelasnya pagi tadi merupakan bagian dari program bernama JAPFA for Kids, inisiatif tanggung jawab sosial dari perusahaan agribisnis PT JAPFA Comfeed Indonesia Tbk yang tahun ini genap berusia 18 tahun. Lewat program itu, siswa yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk di sekolah dampingan diberi satu butir telur setiap hari selama empat bulan, melalui intervensi bernama "1 Hari 1 Telur" atau One Day One Egg. Program tersebut kini berjalan di 28 provinsi.
Head of Social Investment JAPFA, Retno Artsanti, menjelaskan dasar pemilihan telur sebagai intervensi utama. "Pemilihan telur sebagai intervensi utama didasarkan pada berbagai bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa telur merupakan salah satu sumber protein hewani dengan kualitas tinggi," ujarnya kepada tvrinews.com.
"Telur mengandung seluruh asam amino esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, mudah dicerna, serta kaya akan berbagai mikronutrien penting." lanjutnya.
JAPFA merujuk pada uji acak terkendali dari Proyek Lulun di Ekuador, yang menemukan pemberian satu butir telur setiap hari selama enam bulan meningkatkan skor pertumbuhan linear anak, atau length-for-age z-score, sebesar 0,63. Rujukan lain datang dari studi di Ho Municipality, Ghana, yang mencatat konsumsi telur tiga kali seminggu selama tiga bulan pada anak usia sekolah memperbaiki asupan protein, zat besi, seng, vitamin A, folat, dan vitamin B6, serta menaikkan kadar feritin dan albumin, meski penelitian itu belum mencatat perubahan bermakna pada indeks massa tubuh dalam periode intervensi yang relatif singkat.
JAPFA melaporkan bahwa 62,5 persen peserta program yang sebelumnya mengalami malagizi berhasil mencapai status gizi baik pada 2025. Perubahan tersebut diukur melalui pengukuran antropometri, meliputi berat dan tinggi badan pada awal dan akhir program, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020. Pengukuran juga dilengkapi pemantauan bulanan oleh guru yang telah mendapat pelatihan.
Namun, hasil tersebut perlu dibaca dalam konteks desain evaluasi program. Retno menjelaskan, evaluasi JAPFA for Kids belum menggunakan kelompok pembanding. Karena itu, JAPFA tidak menyimpulkan bahwa perubahan status gizi peserta sepenuhnya merupakan dampak dari intervensi yang diberikan dalam program.
"Namun, melalui pemantauan yang konsisten terhadap pelaksanaan intervensi, kepatuhan peserta, dan perubahan status gizi selama enam bulan, kami memperoleh bukti bahwa program berkontribusi terhadap perbaikan status gizi anak," terangnya.
Keterbatasan serupa juga terlihat dalam pengukuran efektivitas masing-masing komponen intervensi. Retno mengatakan, JAPFA belum melakukan penelitian yang secara khusus membandingkan efektivitas pemberian telur dengan bentuk intervensi gizi lainnya. Dengan demikian, kontribusi telur sebagai salah satu komponen program belum dapat dipisahkan secara khusus dari pengaruh intervensi lain yang berjalan bersamaan.
Sementara itu, dampak program terhadap perilaku hidup bersih dan sehat diukur melalui tingkat partisipasi siswa dalam kegiatan rutin Hari Sehat JAPFA di sekolah. Menurut Retno, indikator tersebut belum mencakup aspek lain seperti kehadiran siswa di sekolah maupun prestasi akademik karena keduanya belum menjadi bagian dari fokus pengukuran program.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia, Sandra Fikawati, menilai pendekatan berbasis protein hewani pada usia sekolah dasar relevan karena periode itu adalah masa kritis bagi pertumbuhan fisik sekaligus perkembangan otak anak.
"Protein hewani mengandung asam amino esensial lengkap yang sangat dibutuhkan untuk mencegah stunting dan mendukung kognisi anak. Program seperti JAPFA for Kids sangat krusial karena tidak hanya memberikan makanan, tetapi juga membangun literasi gizi di lingkungan sekolah," kata Sandra.
Ia menambahkan bahwa tantangan gizi di daerah kerap dipicu oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai sumber pangan lokal yang kaya protein. "Dengan melibatkan guru dan orang tua dalam edukasi ini, kita menciptakan ekosistem yang mandiri dalam menjaga kesehatan anak secara berkelanjutan," ujarnya.
Sandra juga menegaskan bahwa persoalan gizi anak bukan tanggung jawab pemerintah semata. Ia menyebut bahwa sektor swasta diharapkan turut aktif mempromosikan konsumsi gizi seimbang.
"Tubuh manusia membutuhkan sebanyak 20 jenis asam amino dan sembilan di antaranya adalah asam amino esensial yang lebih lengkap dan lebih banyak adalah protein hewani. Kekurangan protein hewani dapat menyebabkan permasalahan gizi yang serius, salah satunya stunting," tegasnya.
Lebih dari Sebutir Telur
One Day One Egg merupakan satu dari rangkaian program yang dijalankan JAPFA for Kids. Program lain bernama Program Makanan Gizi Seimbang atau PROMISE, yang mendorong siswa membawa bekal sehat dan bergizi pada "Hari Bekal" sesuai konsep Isi Piringku, terutama bagi siswa yang mengalami malanutrisi. PROMISE juga menanamkan kebiasaan mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan membuang sampah pada tempatnya.
Di sejumlah sekolah binaan, JAPFA mengembangkan Kantin Sehat yang dikelola sekolah sendiri, seperti yang telah berjalan di SD Negeri Segoroyoso, Kabupaten Bantul. Ada pula praktik Perilaku Hidup Bersih dan Sehat berupa pemeriksaan kuku dan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk kelas dan sebelum makan, yang di beberapa daerah seperti Aceh, Padang, dan Maros dijalankan lewat pelibatan duta sekolah yang dilatih fasilitator. Puskesmas setempat turut dilibatkan menyosialisasikan jajanan sehat kepada seluruh siswa.
Kebiasaan hidup sehat itu juga dirawat lewat agenda mingguan bernama Sabtu Sehat, yang menggabungkan cuci tangan, membuang sampah, membawa bekal, dan kerja bakti, serta senam bersama dan aktivitas fisik tambahan seperti permainan tradisional bagi siswa yang kelebihan berat badan, dengan guru dilibatkan memantau kemajuan mereka. Fasilitator JAPFA turut menginisiasi pembentukan komite dan rencana kerja berbasis 5S/PTBMB di setiap sekolah dampingan. Konsep ini mencakup Pilah, Tata, Bersihkan, Mantapkan, dan Biasakan, dengan tujuan membangun lingkungan sekolah yang bersih, rapi, sehat, sekaligus menanamkan kebiasaan hidup tertib kepada siswa.
Lebih lanjut, Retno menjelaskan pendekatan JAPFA pada tingkat sekolah dan keluarga. Di tingkat sekolah, JAPFA memberikan pelatihan kepada kepala sekolah dan guru penanggung jawab agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan penjaringan status gizi, memantau pertumbuhan siswa, serta mengintegrasikan edukasi gizi dan perilaku hidup bersih dan sehat ke dalam kegiatan rutin sekolah.
"Di tingkat keluarga, JAPFA melibatkan orang tua melalui edukasi gizi agar kebiasaan sehat yang dibangun di sekolah juga diterapkan di rumah. Kami percaya bahwa keberhasilan perbaikan gizi tidak hanya ditentukan oleh intervensi di sekolah, tetapi juga oleh keterlibatan aktif keluarga dalam membiasakan pola makan bergizi dan perilaku hidup sehat," ujar Retno.
"Melalui pendekatan ini, kami berharap tercipta rasa memiliki, sehingga perubahan yang telah dibangun dapat terus dipertahankan meskipun pendampingan program telah selesai." tambahnya.
Dalam menentukan lokasi program, Retno menjelaskan bahwa JAPFA mempertimbangkan sejumlah aspek agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Salah satunya dengan memprioritaskan sekolah yang berada di sekitar wilayah operasional unit usaha JAPFA, sehingga pendampingan dan pemantauan program dapat dilakukan secara optimal selama masa implementasi.
"Kami juga memprioritaskan sekolah-sekolah yang berada di sekitar wilayah operasional unit usaha JAPFA, sehingga program dapat didampingi dan dimonitor secara optimal selama masa implementasi," katanya.
Tahun ini, program diperluas ke Sofifi, Maluku Utara, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan pendampingan dan edukasi gizi di lingkungan sekolah.
Dua Program yang Berjalan Beriringan
Selain JAPFA for Kids, instrumen negara untuk menjawab persoalan gizi anak adalah Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan kini dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga awal Juni 2026, MBG telah menjangkau hampir 63 juta penerima manfaat, terdiri dari peserta didik, balita, ibu hamil dan menyusui, santri, hingga guru, dengan anggaran yang sempat dipatok sekitar Rp268 triliun.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hida, menegaskan bahwa MBG tidak dirancang semata untuk memutus rantai stunting. "Selain mendukung pencegahan stunting dan masalah gizi lainnya, program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta kualitas pendidikan generasi muda Indonesia," ujar Hida.
Retno menyebut MBG sebagai langkah pemerintah yang penting, namun mengingatkan bahwa penyediaan makanan di sekolah saja tidak cukup. "Kami juga meyakini bahwa perbaikan status gizi tidak dapat dicapai hanya melalui penyediaan makanan di sekolah," jelasnya.
Menurutnya, kebiasaan makan dan perilaku hidup sehat anak dibentuk oleh dua aktor utama, yaitu guru di sekolah dan orang tua di rumah. “Oleh karena itu, edukasi gizi perlu berjalan seiring dengan pemberian makanan bergizi." tegasnya.
Retno menjelaskan posisi kedua program dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak. "Program Makan Bergizi Gratis berperan dalam membantu memenuhi sebagian Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian anak melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah," jelasnya.
"Sementara itu, pemberian telur dalam JAPFA for Kids melengkapi kebutuhan protein hewani anak, khususnya bagi siswa dengan status gizi kurang dan gizi buruk, sebagai bagian dari intervensi yang lebih terarah." tambahnya.
Retno menekankan, pemenuhan AKG tidak hanya bergantung pada satu kali makan di sekolah atau konsumsi satu butir telur setiap hari. Kebutuhan gizi anak harus dipenuhi melalui keseluruhan pola makan sepanjang hari. Karena itu, ia menilai penanganan malanutrisi membutuhkan peran bersama antara pemerintah dan sektor swasta.
"JAPFA memandang bahwa penanganan malanutrisi merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Sektor swasta memiliki peran penting sebagai mitra pembangunan dengan menghadirkan inovasi, sumber daya, serta kolaborasi yang dapat melengkapi upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat." kata Retno.
Data pemerintah menunjukkan tren sepuluh tahun terakhir mencatat penurunan stunting, wasting, dan gizi lebih pada balita secara stabil, seiring perbaikan data lewat SSGI, perluasan MBG, dan kemitraan lima tahun Kemenkes dengan UNICEF di 38 provinsi. Namun data CKG soal anemia pada anak sekolah, serta temuan UNICEF soal lingkungan pangan sekolah yang masih bermasalah di banyak daerah termasuk Papua, menunjukkan bahwa persoalan tersebut belum tuntas.
Retno menyebut pengalaman 18 tahun menjalankan JAPFA for Kids mengukuhkan pandangan perusahaannya soal pembagian peran dalam penanganan malanutrisi. "JAPFA memandang bahwa penanganan malanutrisi merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah saja. Sektor swasta memiliki peran penting sebagai mitra pembangunan dengan menghadirkan inovasi, sumber daya, serta kolaborasi yang dapat melengkapi upaya pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat." jelasnya.
Pandangan itu sejalan dengan UNICEF yang menempatkan sekolah, keluarga, dan sektor swasta sebagai bagian penting dalam ekosistem penanganan malanutrisi. Program nasional seperti MBG dan intervensi terarah seperti JAPFA for Kids berjalan berdampingan dengan cakupan yang berbeda, sekaligus menunjukkan bahwa persoalan gizi anak membutuhkan kolaborasi dan beragam pendekatan. Di tengah tantangan seperti anemia dan kualitas lingkungan pangan di sekolah, berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari proses panjang untuk memperbaiki status gizi anak Indonesia, termasuk melalui kebiasaan sederhana seperti menyantap sebutir telur di bangku sekolah.
