TVRINews, Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data statistik perumahan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menekan backlog perumahan.
Tito mengatakan data yang terukur dapat membantu pemerintah menentukan kebutuhan hunian sekaligus mengarahkan anggaran agar penanganan perumahan lebih tepat sasaran.
Ia menilai publikasi statistik perumahan BPS menunjukkan perkembangan positif. Jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah maupun masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni tercatat mengalami penurunan.
"Saya jujur merasa senang karena ada angka yang cukup bagus, yang terukur secara kuantitatif. Backlog masyarakat yang tidak punya rumah itu berkurang dibanding sebelumnya. Nah, kemudian masyarakat yang punya rumah tapi tidak layak juga berkurang," kata Tito saat menghadiri Rilis Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026 di Kantor Pusat BPS RI, Jakarta, Kamis, 13 Agustus 2026.
Menurut Tito, persoalan backlog tidak hanya menyangkut masyarakat yang belum memiliki rumah, tetapi juga keluarga yang sudah memiliki hunian namun kondisinya tidak layak.
Sehingga, pemerintah daerah diminta tidak hanya melihat jumlah kebutuhan rumah baru, tetapi juga menggunakan data untuk menentukan wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi, termasuk melalui program perbaikan rumah.
Tito menegaskan pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap persoalan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.
Kemendagri mendukung program tiga juta rumah yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk melalui kebijakan pembebasan BPHTB serta PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia juga menyebut kontribusi APBD terhadap sektor perumahan mulai meningkat. Menurutnya, peningkatan tersebut perlu terus didorong agar pemerintah daerah memiliki peran lebih besar dalam mengatasi persoalan hunian.
"Kami harapkan ini bisa mendukung program perumahan ini. Kami lihat tadi dari APBD, sumbangsihnya juga meningkat di bidang perumahan," ujar Tito.
Selain pemerintah, Tito menilai sektor swasta perlu dilibatkan dalam pembangunan perumahan. Keterlibatan dunia usaha dinilai dapat mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat sekaligus memperluas pilihan skema pembiayaan dan pembangunan rumah.
Tito juga meminta kepala daerah menjadikan data BPS sebagai pijakan dalam menyusun program perumahan di daerah masing-masing. Menurutnya, penanganan backlog harus berbasis kebutuhan dan kondisi nyata masyarakat.
Ia menilai penyelesaian persoalan perumahan memiliki dampak terhadap sejumlah indikator pembangunan. Hunian yang layak dapat membantu menekan kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
"Di samping juga tentu sektor perumahan yang bagus, iklim perumahan yang bagus, akan membangun atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang juga menjadi indikator kinerja kepala daerah," tutur Tito.
