TVRINews, Arab Saudi
Upaya mengurai kepadatan jemaah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) menjadi perhatian serius dalam pertemuan antara Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Doktor Fatah Al-Mashat di Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah.
Pertemuan tersebut berlangsung saat kunjungan mendadak Doktor Fatah Al-Mashat ke Daker Makkah dan disambut langsung oleh Dahnil Anzar Simanjuntak yang juga menjabat sebagai Naib Amirulhaj.
Dalam pertemuan itu, keterbatasan kapasitas di Mina yang kerap menyebabkan kepadatan ekstrem saat musim haji menjadi isu utama yang dibahas kedua belah pihak.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan Pemerintah Arab Saudi menawarkan opsi strategis berupa penerapan skema tanazul hingga 50 persen bagi jemaah Indonesia. Skema tersebut memungkinkan sebagian jemaah dipulangkan atau dipindahkan ke hotel di Makkah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah wajib di Mina.
"Kementerian Haji dan Umrah melalui wakil menteri haji dan umrah tadi, Doktor Fatah Al-Mashat, beliau menyampaikan kalau bisa ditanazulkan misal di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Nah, itu kalau bisa ditanazulkan 50 persen, mereka akan mempertimbangkan. Nah, kalau itu artinya memang ke depan kemungkinan kita mencoba untuk apa secara teknis mempertimbangkan mentanazulkan lebih banyak jemaah haji kita. Itu akan mengurangi kepadatan di Mina. Karena kan Mina sangat terbatas, Mina itu hanya sekitar 12 koma... 12 ke berapa ya, sekitar 12 hektar begitu, 12 koma sekian hektar atau 7 koma sekian. Jadi, sangat terbatas gitu. Jadi, skema tanazul itu mungkin akan kita maksimalkan," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Jumat, 5 Juni 2026.
Dahnil menambahkan, keterbatasan ruang di Mina menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun. Karena itu, skema tanazul dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan sekaligus meningkatkan keselamatan jemaah.
Selain membahas teknis penyelenggaraan haji, pertemuan tersebut juga menjadi ruang apresiasi Pemerintah Arab Saudi terhadap langkah-langkah perubahan dalam tata kelola haji Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
