TVRINews, Jakarta
Pemerintah mengevaluasi penyelenggaraan haji 2026 dengan catatan kesuksesan operasional di bawah kementerian baru, sembari menargetkan efisiensi masa tunggu lebih lanjut.
Pemerintah Indonesia menyatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M berjalan lancar dan aman. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), lembaga baru yang dibentuk pada 2025, yang pertama kali mengelola seluruh rangkaian operasional haji tahun ini.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, dalam keterangan resminya pada Senin 22 Juni 2026, menegaskan bahwa operasional tahun ini merupakan hasil dari perbaikan sistemik.
Sebanyak 220.247 jemaah haji reguler telah merampungkan rangkaian ibadah dan kini berada dalam proses pemulangan yang dijadwalkan berakhir pada 1 Juli mendatang.
"Alhamdulillah, amanah besar ini berhasil kita selenggarakan dengan sangat baik," ujar Qodari.
Efisiensi Layanan dan Inovasi Digital
Salah satu faktor pendukung utama kesuksesan tahun ini adalah penerapan teknologi dan percepatan birokrasi. Pemerintah menerapkan sistem Kartu Nusuk sebagai identitas digital jemaah, yang mempermudah identifikasi serta pendampingan di Tanah Suci.
Selain itu, optimalisasi layanan fast track atau Makkah Route di bandara Arab Saudi terbukti signifikan dalam memangkas durasi antrean imigrasi bagi jemaah Indonesia.
Dari perspektif jemaah, perbaikan layanan ini memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang. M. Arsad, seorang jemaah berusia 75 tahun asal Jakarta, mengaku merasakan perbedaan nyata dalam kualitas pendampingan kesehatan dan ketersediaan fasilitas selama di Makkah dan Mina.
"Alhamdulillah, satu kehormatan yang tak bisa dibayar," ungkap Arsad, menuturkan kepuasannya terhadap sigapnya petugas di lapangan. Senada dengan itu, testimoni jemaah lainnya mengenai ketersediaan logistik yang memadai menjadi indikator keberhasilan manajemen distribusi makanan tahun ini.
Langkah Strategis ke Depan
Meski menuai apresiasi, pemerintah berkomitmen untuk tidak berpuas diri. Presiden RI Prabowo Subianto telah mengarahkan kementerian terkait untuk menyusun langkah strategis demi meningkatkan kenyamanan jemaah di masa mendatang. Salah satu target utama adalah akselerasi pemangkasan masa tunggu keberangkatan.
Saat ini, pemerintah telah berhasil menormalisasi masa tunggu jemaah dari rata-rata 47 tahun menjadi 26 tahun. Namun, Presiden menginstruksikan agar jajaran terkait terus mengeksplorasi mekanisme alternatif guna memperpendek durasi tersebut lebih lanjut.
Dengan fondasi kelembagaan yang telah terbentuk melalui Kemenhaj, pemerintah optimistis akan mampu menghadirkan layanan haji yang lebih inklusif dan efisien di tahun-tahun mendatang.
