TVRINews, Jakarta
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah tidak menjadikan penambahan layar bioskop sebagai solusi tunggal untuk mendorong pertumbuhan industri perfilman nasional. Di tengah daya beli masyarakat yang masih tertekan, ekspansi layar tanpa penguatan ekosistem dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Novita menilai industri film Indonesia menunjukkan perkembangan positif. Jumlah penonton meningkat, kualitas produksi membaik, serta karya sineas Indonesia mulai mendapat pengakuan lebih luas. Namun, ia menegaskan persoalan perfilman nasional tidak hanya berkaitan dengan jumlah layar bioskop.
“Pertanyaannya bukan sekadar berapa banyak layar yang perlu ditambah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk mengakses bioskop secara berkelanjutan, dan apakah industri film nasional sudah memiliki ekosistem yang sehat untuk memanfaatkan penambahan layar tersebut,” ujar Novita.
Ia mengingatkan kebijakan ekspansi infrastruktur bioskop perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Penambahan layar tidak otomatis meningkatkan jumlah penonton jika daya beli belum pulih.
“Jangan sampai negara mendorong investasi besar-besaran pembangunan layar baru, tetapi mengabaikan fakta bahwa sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok. Jika kursi bioskop bertambah tetapi penontonnya tidak bertambah secara proporsional, maka yang muncul adalah risiko bisnis baru bagi industri itu sendiri,” tegasnya.
Menurut Novita, tantangan utama perfilman nasional juga terletak pada distribusi film dan keberpihakan kebijakan. Film nasional masih menghadapi ketimpangan akses layar serta persaingan dengan film impor yang memiliki kekuatan modal dan jaringan distribusi lebih besar.
“Persoalan kita bukan semata kekurangan layar, tetapi bagaimana layar yang ada dapat memberikan ruang yang adil bagi film Indonesia. Negara harus hadir memastikan bahwa film nasional tidak selalu kalah oleh mekanisme pasar yang hanya mengejar keuntungan jangka pendek,” katanya.
Novita mendorong pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kebudayaan untuk menyusun regulasi yang lebih afirmatif. Kebijakan dinilai perlu memperkuat rantai ekosistem perfilman mulai dari produksi, distribusi, promosi, hingga penayangan.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan strategis untuk menciptakan iklim industri film yang sehat, termasuk pemerataan distribusi layar bagi film nasional.
“Yang dibutuhkan industri film Indonesia saat ini bukan sekadar penambahan infrastruktur fisik, tetapi keberpihakan kebijakan. Kita perlu regulasi yang mampu melindungi, menumbuhkan, dan memperkuat daya saing film nasional di negeri sendiri,” ujarnya.
Novita turut menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Perfilman yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan industri kreatif modern.
“Undang-Undang Perfilman yang ada saat ini sudah tidak cukup relevan menghadapi perubahan teknologi, platform distribusi digital, dan tantangan industri kreatif global. Kita membutuhkan regulasi yang lebih progresif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan perfilman nasional,” katanya.
Ia meminta pemerintah menyusun roadmap perfilman nasional berbasis data sebelum melakukan ekspansi layar bioskop secara masif. Indikator keberhasilan kebijakan perlu mencakup penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM, penguatan ekonomi kreatif daerah, hingga kesejahteraan pekerja kreatif.
“Keberhasilan industri film tidak boleh hanya diukur dari jumlah layar atau jumlah tiket yang terjual. Yang lebih penting adalah seberapa besar industri ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, dan memperkuat identitas budaya bangsa,” jelasnya.
Novita juga meminta kajian independen terkait dampak ekonomi penambahan layar bioskop agar kebijakan sesuai kondisi riil masyarakat dan kebutuhan industri.
“Kita tidak boleh terjebak pada logika bahwa semakin banyak layar maka industri otomatis semakin maju. Yang harus diperkuat adalah ekosistemnya, keberpihakan regulasinya, serta kemampuan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan industri kreatif tersebut. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu justru melahirkan persoalan baru bagi perfilman nasional,” pungkas Novita Hardini.
