TVRINews, Jakarta
Presiden Prabowo Subianto mendesak bank-bank milik negara untuk lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan inklusif bagi sektor UMKM guna mempercepat pemerataan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto menetapkan paradigma baru bagi operasional Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dalam pertemuan strategis yang berlangsung pekan lalu, Presiden menekankan agar institusi perbankan pelat merah bertransformasi menjadi "perbankan patriotik" yang menempatkan kontribusi ekonomi masyarakat di atas sekadar perolehan laba korporasi.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menjelaskan bahwa mandat tersebut bertujuan menjadikan sektor perbankan sebagai motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif.
Menurut Qodari, Presiden menghendaki peran aktif bank BUMN dalam memitigasi kesenjangan akses modal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi fondasi ekonomi nasional.
"Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan paradigma baru mengenai peran Himbara di masa depan. Presiden menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut sebagai perbankan patriotik," ujar Qodari dalam pernyataan resmi, Senin 22 Juni 2026.
Konsep "perbankan patriotik" yang digagas Presiden Prabowo menuntut bank-bank negara untuk lebih proaktif. Presiden secara eksplisit meminta perbankan tidak hanya menanti debitur di kantor cabang, melainkan melakukan jemput bola untuk memahami hambatan pembiayaan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan.
Prioritas pada Pertumbuhan Inklusif
Langkah ini diambil guna memastikan bahwa kekuatan modal negara dapat terdistribusi lebih merata. Presiden Prabowo memandang akses pembiayaan yang mudah dan adil sebagai kunci untuk menggerakkan sektor produktif masyarakat yang selama ini memiliki potensi besar namun terkendala akses permodalan.
Meski menuntut ekspansi peran sosial dan ekonomi, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas industri perbankan nasional. Prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tetap menjadi koridor utama dalam menjalankan mandat tersebut.
"Mandat untuk memperkuat peran sosial dan ekonomi Himbara akan tetap dijalankan dengan profesionalisme yang tinggi serta tata kelola yang baik. Bank-bank Himbara akan tetap dikelola secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab," tegas Qodari menambahkan.
Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan percepatan kesejahteraan yang lebih luas. Dengan mengintegrasikan fungsi komersial dan mandat sosial, Himbara diharapkan menjadi instrumen efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan sektor UMKM di tengah tantangan ekonomi global.
