TVRINews, Jakarta
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri guna meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri agar lulusan lebih siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor manufaktur masih menjadi penopang utama perekonomian nasional. Pada triwulan I 2026, industri pengolahan tercatat memberikan kontribusi sebesar 19,07 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Selain itu, sektor manufaktur juga tumbuh 5,04 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai 1,03 persen.
“Pemerintah terus menjaga momentum pertumbuhan industri manufaktur nasional. Salah satu kuncinya adalah menyiapkan SDM industri yang kompeten, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu bersaing di tingkat global,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa, 19 Mei 2026.
Menurut Agus, penguasaan teknologi modern dan efisiensi produksi menjadi faktor penting untuk memenangkan persaingan di pasar internasional. Karena itu, Kemenperin terus memperkuat pendidikan vokasi melalui unit pendidikan di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) yang tersebar di berbagai daerah.
Dalam mendukung pengembangan tersebut, BPSDMI juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, termasuk Pemerintah Swiss, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kerja sama itu diwujudkan melalui sosialisasi aplikasi Industrial-Based Curriculum (IBC) yang bertujuan mendukung penyusunan kurikulum pendidikan vokasi berbasis kebutuhan industri.
Kepala BPSDMI, Doddy Rahadi, menjelaskan aplikasi IBC dirancang untuk mempermudah satuan pendidikan vokasi dalam merencanakan dan mengelola kurikulum industri secara terintegrasi.
“Aplikasi ini memudahkan proses pengelolaan kurikulum mulai dari pengumpulan data, pemantauan proses, hingga dokumentasi hasil Job Occupational Analysis (JoA) Chart,”ungkap Doddy.
Selain membantu dunia pendidikan, aplikasi tersebut juga memberi ruang bagi industri untuk memberikan masukan, validasi, hingga evaluasi terhadap penyusunan kurikulum secara lebih fleksibel dan terstruktur.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri (PPPVI), Wulan Aprilianti Permatasari, mengatakan aplikasi IBC menjadi sarana kolaborasi berkelanjutan antara dunia pendidikan dan industri.
Ia berharap aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal agar penyusunan kurikulum berbasis industri berjalan lebih efektif dan berdampak nyata terhadap kesiapan tenaga kerja.
Di sisi lain, Program Manager Swisscontact Daniel Weibel menilai tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, pendekatan Industrial-Based Curriculum mampu menjawab tantangan tersebut karena kurikulum disusun berdasarkan kebutuhan industri yang sebenarnya.
“Kurikulum ini memastikan lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga siap bekerja sesuai kebutuhan industri,”kata Daniel.
Sejak 2018, Pemerintah Swiss bersama Pemerintah Indonesia melalui program Swiss Skills for Competitiveness (SS4C) telah mengembangkan metode Developing a Curriculum (DACUM) yang kemudian berkembang menjadi Industrial-Based Curriculum (IBC).
Hingga kini, telah tersusun 79 Job Occupational Analysis (JoA) Chart dari berbagai sektor industri dan kementerian, dan jumlah tersebut terus bertambah seiring pengembangan program vokasi berbasis industri di Indonesia.










