TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprakirakan lebih kering dan berlangsung lebih lama dari kondisi normal.
Peringatan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi strategi mitigasi dampak kemarau panjang yang digelar di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin, 13 April 2026.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral dengan indeks ENSO sekitar +0,28. Namun, pada paruh kedua tahun 2026 diperkirakan akan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga moderat dengan peluang mencapai 50–80 persen.
“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino merupakan dua fenomena yang berbeda. Kemarau pasti terjadi setiap tahun, tetapi jika berbarengan dengan El Nino, maka dampaknya akan lebih kering dari biasanya,” ujar Faisal dalam keterangan tertulis, Senin, 13 April 2026.
Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah antisipatif, seperti penguatan manajemen sumber daya air berbasis data, respons dini pada wilayah rawan kekeringan, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.
Faisal menegaskan, BMKG tidak hanya berperan dalam penanggulangan bencana, tetapi juga mendukung berbagai sektor pembangunan, mulai dari pertanian hingga transportasi dan infrastruktur.
“BMKG siap menyediakan data dan informasi iklim terkini untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat di berbagai sektor,”jelasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan pengelolaan air agar tidak berlebih maupun kekurangan.
“Air yang berlebih bisa memicu banjir dan longsor, sementara kekurangan air dapat menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Adenan Rasyid, menyebut potensi kemarau panjang sebagai tantangan serius yang harus diantisipasi secara terintegrasi.
“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kunci utamanya adalah kecepatan antisipasi dan koordinasi,”ungkap Adenan.
Ia menambahkan, dampak kemarau panjang dapat dirasakan pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.
Untuk itu, Kementerian PU mendorong penguatan koordinasi lintas sektor bersama BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kesiapsiagaan nasional.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, serta sejumlah perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Melalui forum tersebut, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan informasi iklim yang akurat dan berbasis sains guna mendukung kebijakan yang tepat dalam menghadapi potensi kemarau panjang 2026.
