TVRINews, Jakarta
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pentingnya membangun kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendanaan filantropi untuk mendukung pembangunan sektor kesehatan nasional.
Hal tersebut disampaikan Menkes saat menghadiri AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut Budi, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam kerja sama antara pemerintah dan para donor. Karena itu, setiap dukungan yang diberikan harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Bagi kami, filantropi adalah soal kepercayaan. Kepercayaan tidak bisa didapat begitu saja. Kepercayaan harus diusahakan," kata Budi dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juni 2026.
Ia menjelaskan pemerintah memberikan keleluasaan bagi para donor untuk menyalurkan bantuan melalui pemerintah, organisasi masyarakat sipil, maupun sektor swasta. Namun, seluruh program yang didanai harus tetap mendukung target dan prioritas pembangunan kesehatan nasional.
Sebagai contoh, upaya menekan angka kematian ibu dapat dijalankan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun sektor non-pemerintah, selama memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.
Untuk memastikan akuntabilitas, Menkes meminta seluruh program yang memperoleh pendanaan filantropi didaftarkan ke Kementerian Kesehatan. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan program dan capaian yang dihasilkan dapat dipantau serta dievaluasi secara transparan.
Menurutnya, sistem tersebut juga memungkinkan pemerintah mengukur kontribusi berbagai pihak dalam mendukung program kesehatan nasional tanpa membatasi fleksibilitas donor dalam menyalurkan bantuan.
Dalam kesempatan itu, Budi memaparkan sejumlah kerja sama filantropi dan dukungan mitra pembangunan yang telah berjalan. Di antaranya pembangunan rumah sakit di Solo yang mendapat dukungan dari Uni Emirat Arab, pembangunan rumah sakit bertingkat dengan dukungan lembaga asal Jepang senilai 10 miliar yen, hingga bantuan jutaan tablet vitamin dari organisasi Vitamin Angels untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil.
Selain itu, Kementerian Kesehatan juga menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra, termasuk perusahaan farmasi MSD, dalam pelaksanaan program vaksinasi Human Papillomavirus (HPV). Dukungan hibah yang diterima dinilai membantu mempercepat ketersediaan vaksin bagi masyarakat.
Menkes menegaskan bahwa setiap program kesehatan yang didukung pendanaan filantropi memiliki target dan perhitungan manfaat yang jelas. Salah satunya adalah program vaksinasi HPV bagi perempuan Indonesia yang bertujuan menekan angka kematian akibat kanker serviks.
Ia menjelaskan, jika program vaksinasi tersebut hanya mengandalkan anggaran pemerintah, penyelesaiannya diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 tahun. Namun dengan tambahan dukungan pendanaan dari berbagai pihak, pelaksanaannya dapat dipercepat menjadi sekitar 10 tahun.
Menurut Budi, percepatan tersebut berpotensi menyelamatkan sekitar 100 ribu jiwa, mengingat setiap tahun sekitar 10 ribu perempuan Indonesia meninggal akibat infeksi HPV.
"Anggarannya ada, kesenjangannya ada, sehingga bisa diisi. Semuanya transparan. Setelah diterima, laporannya akan ada,"tambahnya.
Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi, Kementerian Kesehatan dan Asian Venture Philanthropy Network (AVPN)telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 13 Mei 2026. Kesepakatan tersebut bertujuan mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di bidang kesehatan.
Kerja sama itu mencakup mobilisasi sumber daya filantropi dan investasi sosial untuk program kesehatan prioritas, pengembangan inovasi dan teknologi kesehatan, penguatan jejaring lintas sektor, pelaksanaan proyek percontohan SDGs, hingga penyebarluasan informasi dan layanan yang dimiliki AVPN.
AVPN Southeast Asia Health Impact Leadership Forum 2026 sendiri menjadi forum regional pertama AVPN di Asia Tenggara yang mempertemukan para pemimpin dari sektor filantropi, korporasi, industri farmasi, ilmu hayati, dan pembuat kebijakan publik.
Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis, antara lain penguatan kesehatan mental remaja, percepatan eliminasi kanker serviks, peningkatan gizi ibu dan anak, serta pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk riset dan pengendalian penyakit menular.
