TVRINews – Antalya, Turki
Pemerintah meluncurkan skema pembiayaan inovatif untuk mendanai pelestarian taman nasional dan memicu investasi swasta di ajang COP31 Antalya.
Pemerintah Indonesia meluncurkan skema pembiayaan inovatif, termasuk mekanisme kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credits), untuk mendanai pelestarian ekosistem nasional secara berkelanjutan. Inisiatif strategis ini dipaparkan dalam forum tingkat tinggi di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Türkiye.
Hal ersebut dirancang untuk menggalang modal swasta, lembaga filantropi, dan donor internasional guna menutupi celah anggaran negara dalam mengelola kawasan konservasi dan melindungi spesies yang terancam punah.
Ketua Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa instrumen pendanaan jangka panjang amat krusial mengingat Indonesia mengelola 57 taman nasional dan kawasan bentang alam beranekaragam.
"Ukuran keberhasilan kita bukan hanya seberapa besar pembiayaan yang berhasil dihimpun, tetapi juga seberapa luas alam yang dapat kita lindungi, berapa banyak spesies yang dapat kita selamatkan, dan berapa banyak masyarakat yang dapat kita berdayakan," tegas Hashim dikutipRabu 11 November 2026.
Hashim menambahkan, komitmen ini diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 yang membentuk satgas khusus untuk mengawal pendanaan 13 taman nasional prioritas serta dua kawasan konservasi spesies kunci.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Moh. Jumhur Hidayat, menggarisbawahi bahwa krisis iklim dan kemerosotan keanekaragaman hayati merupakan dua tantangan yang tidak terpisahkan. Menurutnya, kapasitas fiskal sektor publik tidak akan cukup untuk menanggung seluruh biaya restorasi ekosistem.
"Perlindungan ekosistem membutuhkan pembiayaan dalam skala yang jauh melampaui anggaran publik. Karena itu, kita perlu menjembatani kesenjangan tersebut melalui pembiayaan inovatif dan aksi terpadu yang menghubungkan pengelolaan bentang alam, ketahanan iklim, serta konservasi keanekaragaman hayati," kata Jumhur.
Sebagai fondasi pelaksanaannya, Indonesia mengacu pada Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati (IBSAP) 2025–2045 yang telah diselaraskan dengan kerangka kerja global Kunming-Montreal (KMGBF). Pemerintah juga mulai menerapkan akuntansi modal alam (Natural Capital Accounting) agar nilai ekologis terintegrasi dalam pengambil kebijakan ekonomi nasional.
Jumhur menegaskan, penerbitan biodiversity credits harus mengedepankan tiga prinsip utama: akurasi integritas ilmiah melalui verifikasi ekologis yang ketat, partisipasi inklusif masyarakat adat dan komunitas lokal, serta transparansi tata kelola.
Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki memastikan bahwa masuknya pembiayaan swasta tidak akan mengubah status kepemilikan aset negara. Pemerintah memperkuat efektivitas lapangan dengan mentransformasi empat Kawasan Taman Nasional Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
"Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan," ujar Rohmat.
