TVRINews, Jakarta
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) akan mengambil alih kewenangan pemberian izin pemagangan di luar negeri sebagai mandat baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pengalihan kewenangan tersebut ditargetkan rampung paling lambat 28 Oktober 2027.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani, mengatakan mandat tersebut tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026. Ketentuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemagangan luar negeri, terutama terkait aspek perizinan dan pelindungan peserta.
"Dalam Pasal 40 UU 27 Tahun 2026, kewenangan perizinan pemagangan di luar negeri secara resmi menjadi domain Kementerian P2MI. Ini merupakan mandat baru yang perlu kami persiapkan dan jalankan dengan baik, terutama untuk memastikan penyelenggaraan pemagangan di luar negeri berlangsung secara tertib, aman, dan memberikan pelindungan bagi pesertanya," ujar Christina dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Rabu, 11 November 2026.
Kemudian Christina menjelaskan, pengalihan kewenangan tersebut akan dilaksanakan melalui masa transisi selama satu tahun. Selama periode tersebut, pelayanan dan pengelolaan pemagangan luar negeri masih dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sembari mempersiapkan proses penyerahan kewenangan kepada Kementerian P2MI.
Menurutnya, koordinasi antara kedua kementerian menjadi kunci agar proses transisi berjalan lancar. Hal ini juga diperlukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung dan memberikan kepastian bagi peserta yang mengikuti program pemagangan di luar negeri.
"Proses transisi itu ditargetkan rampung paling lambat pada 28 Oktober 2027. Dengan demikian, kedua kementerian akan melakukan koordinasi agar proses peralihan berjalan lancar dan tidak mengganggu pelayanan maupun kepastian bagi masyarakat yang mengikuti program pemagangan di luar negeri," jelasnya.
Christina menambahkan, Kementerian P2MI akan mempersiapkan pengalihan kewenangan secara bertahap bersama Kementerian Ketenagakerjaan. Selama masa transisi, kepastian layanan bagi masyarakat tetap menjadi perhatian utama.
"Ke depan, kami ingin tata kelola pemagangan luar negeri semakin kuat, dengan pelindungan peserta yang menjadi perhatian utama sejak proses persiapan hingga pelaksanaan pemagangan," ucapnya.
