TVRINews, Pidie Jaya
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat penanganan banjir susulan di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Kementerian PU menyiapkan sejumlah langkah darurat, mulai dari normalisasi sungai, pembangunan tanggul dan krib, hingga pembangunan satu unit sabo dam di kawasan hulu Sungai Krueng Meureudu.
Langkah tersebut dilakukan menyusul banjir susulan yang melanda sejumlah wilayah, khususnya Desa Dayah Husein, Kabupaten Pidie Jaya. Penanganan ini merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi langsung di lokasi terdampak serta koordinasi dengan pemerintah daerah.
Dody mengatakan, pihaknya terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, terutama di wilayah Aceh yang memiliki intensitas hujan cukup tinggi.
“Aceh sebenarnya hampir tidak pernah kering dan selalu hujan, sehingga tim kita selalu siaga dan sudah melakukan persiapan khususnya di beberapa wilayah yang pernah mengalami bencana,” ujar Dody dalam keterangannya, Rabu, 11 November 2026.
Sebagai langkah percepatan, Kementerian PU mengusulkan dua pekerjaan utama selama masa tanggap darurat. Pertama, normalisasi Sungai Krueng Meureudu yang disertai pembangunan tanggul dan krib. Kedua, pembangunan satu unit sabo dam di bagian hulu sungai untuk mengendalikan material sedimentasi dan mengurangi risiko banjir.
Pekerjaan normalisasi sungai dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 12 November 2026 dengan mengerahkan sedikitnya 10 unit excavator. Pengerjaan tersebut difokuskan pada penanganan sedimentasi serta peningkatan kapasitas tampung dan aliran sungai agar risiko luapan air yang mengancam permukiman warga dapat diminimalkan.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU akan menggandeng PT Brantas Abipraya (Persero). Penunjukan tersebut mempertimbangkan kesiapan penyedia jasa, kedekatan dengan lokasi bencana, serta pengalaman dalam menangani pekerjaan serupa.
Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I, Asyari, menjelaskan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya telah dilakukan, termasuk bersama Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Koordinasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan terkait bentuk penanganan, lokasi pekerjaan, serta penyiapan lahan untuk tempat pembuangan (disposal) material hasil galian normalisasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya,” kata Asyari.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah sangat penting agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan lancar, terutama dalam penyediaan lokasi pembuangan material hasil pengerukan sungai.
Penanganan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan infrastruktur sumber daya air sekaligus mengurangi risiko bencana banjir berulang di Kabupaten Pidie Jaya.
Kementerian PU menargetkan koordinasi dan pelaksanaan penanganan darurat terus diperkuat selama masa transisi darurat yang berlangsung hingga 31 Desember 2026.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap kapasitas aliran Sungai Krueng Meureudu dapat meningkat, ancaman banjir susulan dapat ditekan, serta masyarakat di wilayah terdampak memperoleh perlindungan yang lebih baik.
