TVRINews , Jakarta
Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mendorong penguatan kerja sama sektor kehutanan antara Indonesia dan Republik Kongo, khususnya dalam pengelolaan hutan lestari, perdagangan produk kayu, ketertelusuran rantai pasok, hingga konservasi gambut dan mangrove.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral antara Wamenhut Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo, di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31 UNFCCC), Selasa, 10 November 2026.
Wamenhut Rohmat mengatakan, Indonesia dan Republik Kongo memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan hutan tropis dunia. Karena itu, kedua negara perlu memperkuat kolaborasi agar perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” ujar Rohmat dalam siaran pers rilis dari laman Kemenhut, Rabu, 11 November 2026.
Salah satu agenda utama yang dibahas adalah penguatan Broader Market Recognition Coalition (BMRC), yakni koalisi negara produsen kayu tropis yang dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.
Koalisi tersebut bertujuan mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan negara-negara produsen kayu tropis.
Menurut Rohmat, penguatan kerja sama antarnegara dalam BMRC menjadi langkah penting untuk memperjuangkan akses pasar yang lebih adil bagi produk kayu yang telah memenuhi standar legalitas dan kelestarian.
“Melalui suara bersama di dalam koalisi, kita dapat mendorong pasar konsumen internasional untuk mengurangi hambatan nontarif, sehingga produk hasil hutan lestari yang telah terverifikasi memperoleh pengakuan dan akses pasar yang setara,” jelasnya.
Selain perdagangan kayu, kedua negara juga membahas penguatan sistem ketertelusuran produk kehutanan. Indonesia membuka peluang kerja sama teknis dengan Republik Kongo melalui pertukaran pengalaman dalam penerapan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Sistem tersebut dinilai dapat menjadi referensi dalam membangun mekanisme penelusuran produk kayu dari sumber hingga sampai ke pasar. Sebelumnya, Republik Kongo juga telah menyampaikan ketertarikan untuk mempelajari penerapan SVLK di Indonesia.
“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” kata Rohmat.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mengusulkan penguatan hubungan kelembagaan antara kedua kementerian melalui pertukaran informasi dan kerja sama teknis yang lebih terstruktur.
Ruang lingkup kerja sama meliputi pertukaran data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, serta berbagi praktik terbaik dalam tata kelola hutan lestari.
Kedua negara juga menjajaki peluang investasi hijau di sektor kehutanan, terutama pada pengembangan rantai nilai berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Di bidang konservasi gambut, Wamenhut mengajak Republik Kongo untuk mempercepat operasionalisasi International Tropical Peatland Center (ITPC). Pusat kerja sama internasional tersebut diinisiasi Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo sebagai tindak lanjut Deklarasi Brazzaville yang ditandatangani pada Maret 2018.
Melalui penguatan ITPC, kedua negara diharapkan dapat mempercepat riset bersama, menyelaraskan praktik pengelolaan gambut tropis, serta mengembangkan skema pembiayaan iklim yang inovatif.
Indonesia juga memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan ekosistem lahan basah.
Melalui lembaga tersebut, Indonesia membuka peluang kerja sama konservasi mangrove dengan Republik Kongo, termasuk pertukaran keahlian restorasi lahan basah dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Wamenhut menegaskan, Indonesia berkomitmen membangun kemitraan internasional yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara, sekaligus memperkuat perlindungan ekosistem hutan tropis dunia.
“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” pungkas Rohmat.
Melalui penguatan kerja sama ini, Indonesia berharap hubungan bilateral dengan Republik Kongo semakin strategis, tidak hanya dalam menjaga kelestarian hutan tropis, tetapi juga mendorong perdagangan hasil hutan berkelanjutan, investasi hijau, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
