TVRINews, Kalimantan Timur
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menegaskan pemerintah mengubah strategi pemerataan akses internet nasional dengan tidak lagi bertumpu pada pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Sebagai gantinya, pemerintah akan menerapkan kombinasi berbagai teknologi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurut Nezar, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda sehingga pendekatan pembangunan konektivitas harus lebih fleksibel agar seluruh masyarakat, termasuk di daerah terpencil, dapat menikmati layanan internet.

“Kita coba petakan mana yang prioritas. Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain,” ujar Nezar saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah akan memadukan pembangunan BTS, jaringan fiber optik, satelit, VSAT, dan teknologi telekomunikasi lainnya sesuai karakteristik wilayah. Langkah tersebut diharapkan membuat pembangunan konektivitas lebih efektif sekaligus memperluas jangkauan internet hingga ke daerah yang selama ini masih sulit terlayani.
Nezar juga mengungkapkan bahwa Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi dengan tingkat konektivitas yang tinggi. Dari 841 desa di provinsi tersebut, sebanyak 803 desa telah terjangkau layanan internet atau sekitar 95,5 persen.
Meski demikian, pemerintah masih mencatat terdapat 269 titik blankspot yang menjadi prioritas penanganan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), serta operator telekomunikasi.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat pemerataan akses digital. Dengan sinergi yang kita lakukan, kita bisa saling menguatkan dan mewujudkan beberapa titik yang memang dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Nezar.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, mengatakan pemerintah daerah juga menerapkan pendekatan serupa dengan memadukan teknologi fiber optik, VSAT, dan satelit agar penyediaan layanan internet lebih efektif.
“Kami memilih beberapa paduan teknologi yang paling sesuai sehingga efektif pada saat kami memberikan layanan akses internet di desa,” ujar Ririn.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat melalui sinkronisasi data, penguatan kebijakan, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan agar pemerataan akses internet dapat dipercepat.








