TVRINews, Biak Numfor
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa data kependudukan yang akurat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja di Kabupaten Biak Numfor, Papua, pada 31 Juli hingga 2 Agustus 2026.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sekaligus memperkuat pemanfaatan data biometrik kependudukan sebagai dasar penetapan penerima bansos.
Saat memberikan arahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Kompleks Kantor Bupati, Brambaken, Distrik Samofa, pada 31 Juli 2026, Tito Karnavian menegaskan bahwa ketepatan sasaran bansos dapat ditingkatkan melalui integrasi data kependudukan yang akurat dan terverifikasi.
"Dengan sistem itu bisa membaca lebih tepat dan lebih akurat siapa yang layak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak," ujar Tito dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Selasa, 4 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, pemutakhiran data diprioritaskan bagi masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4 sebagai kelompok penerima program perlindungan sosial.
Menurutnya, penggunaan data biometrik akan meningkatkan akurasi penetapan penerima manfaat sekaligus meminimalkan potensi kesalahan penyaluran.
Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas nasional dalam implementasi SPBE yang ditargetkan berjalan sebelum pertengahan Agustus 2026.
Sehingga, Mendagri meminta seluruh perangkat daerah, aparat kampung, hingga kader Posyandu berperan aktif mengawal proses pemutakhiran data di lapangan.
Sementara, Direktur PIAK Ditjen Dukcapil Muhammad Nuh Al Azhar memimpin kick-off meeting digitalisasi bansos bersama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam menyiapkan agen pendamping yang akan menjadi ujung tombak proses pendataan calon penerima bantuan sosial.
"Keberhasilan digitalisasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada aplikasi atau teknologi yang digunakan, tetapi terutama pada kualitas data kependudukan yang menjadi fondasinya," kata Nuh.
Ia mengingatkan seluruh agen pendamping agar memastikan setiap data yang dihimpun dari masyarakat akurat, mutakhir, dan telah melalui proses validasi.
Menurutnya, data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil merupakan referensi identitas tunggal yang menjadi dasar SPBE sekaligus rujukan utama berbagai layanan publik, termasuk penyaluran bansos.
Sebagai tindak lanjut, Ditjen Dukcapil bersama Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyelenggarakan pelatihan teknis bagi aparatur Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Selain itu, pemerintah juga menyerahkan perangkat VSAT Starlink, data by name by address (BNBA) yang telah dienkripsi beserta panduan dekripsinya, serta akses Dashboard SIAK guna mendukung pemantauan dan pemutakhiran data kependudukan secara real time.
