TVRINews, Jakarta
Komisi V sebut defisit Rp11 triliun hambat pembenahan infrastruktur pasca-insiden di Bekasi.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam membenahi karut-marut sistem perkeretaapian nasional.
Pernyataan ini muncul menyusul evaluasi komprehensif atas insiden kecelakaan kereta api yang terjadi di Bekasi Timur baru-baru ini.
Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu 13 Mei 2026, Lasarus mengungkapkan adanya kesenjangan fiskal yang signifikan.
Menurut catatan Komisi V, kementerian terkait masih menghadapi kekurangan dana sebesar Rp11 triliun untuk mencapai target operasional yang ideal.
(Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. (Foto: Youtube TV Parlemen))
"Anggaran Bapak itu kalau saya tidak salah masih kurang Rp11 triliun hari ini. Jika kami tidak memberikan dukungan politik di sini, sulit bagi kementerian untuk menyelesaikan kompleksitas masalah transportasi yang ada," ujar Lasarus dalam forum tersebut.
Tantangan Infrastruktur dan Perlintasan Sebidang
Fokus utama pembahasan tertuju pada keselamatan di perlintasan sebidang yang kerap menjadi titik rawan kecelakaan.
Meski Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan dana Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp4 triliun, angka tersebut dinilai masih jauh dari cukup untuk menangani ribuan titik risiko di seluruh Indonesia.
Lasarus memaparkan bahwa dengan lebih dari seribu perlintasan sebidang yang memerlukan penanganan permanen seperti pembangunan underpass atau flyover, kebutuhan biaya dipastikan membengkak hingga puluhan miliar rupiah per titik.
"Apakah Rp4 triliun itu menyelesaikan masalah hari ini untuk lintasan sebidang? Tentu tidak. Kita masih membutuhkan dukungan finansial yang jauh lebih besar untuk menuntaskan persoalan ini," tambahnya.
Urgensi Jalur Ganda (Double-Double Track)
Selain masalah perlintasan, politikus PDIP tersebut juga menyoroti lambatnya pengembangan infrastruktur double-double track (DDT) pada lintas Bekasi hingga Cikarang. Seiring dengan meningkatnya volume perjalanan KRL Commuter Line dan kereta api jarak jauh, kapasitas jalur yang ada saat ini dianggap sudah tidak memadai.
Namun, ia menyadari bahwa penambahan infrastruktur strategis tersebut mustahil dilakukan tanpa sokongan dana yang sehat.
Ia menekankan bahwa evaluasi ini bukan untuk mencari pihak yang bersalah, melainkan mencari solusi atas simpul persoalan teknis dan manajerial.
"Forum ini tidak untuk mencari kesalahan siapapun. Tidak ada yang menginginkan kecelakaan terjadi. Namun, kejadian ini harus kita analisa secara mendalam guna memastikan di mana letak simpul persoalannya," pungkas Lasarus.
