TVRINews, Jakarta
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mempercepat pemulihan layanan kesehatan pascagempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Fokus utama diarahkan pada pemulihan operasional rumah sakit dan puskesmas agar masyarakat tetap memperoleh pelayanan medis, sekaligus mengantisipasi potensi peningkatan jumlah pasien dalam beberapa hari ke depan.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemulihan fungsi rumah sakit di wilayah terdampak menjadi prioritas utama. Kemenkes menargetkan seluruh RSUD yang terdampak dapat kembali menjalankan operasional dasar paling lambat dalam waktu satu minggu.
“Prioritas utama untuk mengembalikan fungsi layanan di seluruh rumah sakit kabupaten/kota terdampak, untuk menghadapi lonjakan pasien dalam beberapa hari ke depan,”kata Menkes Budi dalam keterangan tertulis, dikutip, Senin, 17 Agustus 2026.
Pemulihan rumah sakit difokuskan pada layanan esensial, terutama operasi trauma, pelayanan ibu dan anak, serta hemodialisa.
Berdasarkan laporan situasi per 15 Agustus 2026, gempa berdampak pada delapan kabupaten/kota di NTT, yakni Sikka, Ende, Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, dan Flores Timur.
Dua fasilitas kesehatan yang mendapat perhatian khusus adalah RSUD Nagekeo dan RSUD Ruteng. Kemenkes telah mengerahkan Rumah Sakit Lapangan yang dilengkapi fasilitas operasi serta Emergency Medical Team (EMT) ke kedua lokasi tersebut pada 16 Agustus 2026.
“Info sementara lokasi terparah di RSUD Nagekeo dan RSUD Ruteng. RS Lapangan lengkap dengan fasilitas operasi, serta Emergency Medical Team yang terdiri dari dokter spesialis bedah, anestesi, dan emergensi sudah bergerak ke dua lokasi tersebut hari ini,”lanjutnya.
Khusus RSUD Nagekeo yang mengalami kerusakan berat, Kemenkes mengirimkan satu set Rumah Sakit Mobil pada Senin, 17 Agustus 2026. Fasilitas tersebut dilengkapi ruang operasi untuk mendukung pelayanan medis dasar dan penanganan kondisi kegawatdaruratan selama proses pemulihan rumah sakit.
Untuk memperkuat sistem rujukan, RSUD Borong dan RSUD Komodo juga disiapkan sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien dari Nagekeo yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. RSUD Borong sebelumnya masuk dalam Program Quick Win dengan target waktu rujukan dua jam, sedangkan RSUD Komodo memiliki target rujukan empat jam.
Selain rumah sakit, Kemenkes menargetkan seluruh puskesmas yang mengalami kerusakan dapat kembali beroperasi dalam waktu maksimal dua minggu. Pelayanan dasar seperti pemeriksaan ibu hamil, persalinan, dan imunisasi menjadi prioritas selama masa pemulihan.
Kemenkes Aktifkan 9 HEOC
Untuk memperkuat koordinasi penanganan kesehatan, Kemenkes telah mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC) di sembilan titik, terdiri atas satu HEOC tingkat pusat/provinsi dan delapan HEOC di tingkat kabupaten/kota terdampak. Kemenkes juga mengerahkan dua Tim Manajemen Krisis Kesehatan ke Kabupaten Sikka dan Ende serta dua tim EMT untuk memperkuat pelayanan medis di lapangan.
Dukungan logistik kesehatan turut disalurkan pada 16 Agustus 2026. Bantuan tersebut meliputi delapan paket obat-obatan dasar, lima paket Emergency Kit, 1.000 sarung tangan steril, 20.000 sarung tangan nonsteril, 20.000 masker bedah, 10 unit oksigen konsentrator, dan dua unit tenda pos kesehatan. Selain itu, delapan tenda tambahan disiagakan untuk mendukung pelayanan kesehatan.
Berdasarkan laporan per 15 Agustus 2026, dari 21 rumah sakit terdampak, sebanyak 16 rumah sakit masih beroperasi penuh, empat beroperasi sebagian, dan satu rumah sakit belum beroperasi. Dari sisi kondisi bangunan, tiga rumah sakit mengalami kerusakan berat, enam rusak ringan, sementara 12 rumah sakit tidak mengalami kerusakan struktur.
Sementara itu, dari 190 puskesmas terdampak, sebanyak 122 masih beroperasi penuh, 49 beroperasi sebagian, dan 19 belum dapat beroperasi. Kerusakan tercatat pada 20 puskesmas rusak berat, 37 rusak sedang, dan 11 rusak ringan. Adapun 116 puskesmas tidak mengalami kerusakan.
Kemenkes terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, BNPB, dan Basarnas. Koordinasi dilakukan untuk mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan, memastikan ketersediaan tenaga medis, serta memenuhi kebutuhan obat, alat kesehatan, dan sarana pendukung lainnya.
Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan menjaga layanan kesehatan dasar tetap berjalan, sekaligus memulihkan kapasitas fasilitas kesehatan untuk menghadapi kemungkinan peningkatan kebutuhan pelayanan dalam beberapa hari mendatang.
