TVRINews - Yerusalem
Israel Hadapi Kebuntuan Politik Usai Pemilu
Presiden Israel Isaac Herzog berada di bawah tekanan besar untuk menentukan pihak yang pertama kali diberi mandat membentuk pemerintahan baru. Keputusan ini diambil setelah hasil Pemilihan Umum (Pemilu) berkahir tanpa pemenang mayoritas mutlak, yang meninggalkan kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan rival utamanya, mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Gadi Eisenkot, dalam posisi imbang.
Herzog dijadwalkan mengumumkan nama kandidat tersebut pada Minggu 8 November 2026 waktu setempat. Sejauh ini, Eisenkot mengantongi dukungan mayoritas dari para anggota parlemen (Knesset).
Kendati demikian, keunggulan tersebut diraih berkat dukungan dari partai-partai warga Arab-Palestina di Israel yang meraih 19 kursi. Masalahnya, Eisenkot sendiri telah menolak kemungkinan membawa kelompok tersebut ke dalam kabinet pemerintahannya.
Berdasarkan struktur pers internasional dengan kaidah inverted pyramid, berikut adalah poin-poin utama perkembangan krisis politik di Israel:
Peta Kekuatan Parlemen dan Kendala Pembentukan Kabinet
Proses konsultasi yang berlangsung hingga Kamis memperlihatkan 67 dari total 120 anggota Knesset mendukung Eisenkot, sedangkan Netanyahu hanya mengumpulkan 46 dukungan.
Posisi Netanyahu melemah setelah partai sekutu lamanya, United Torah Judaism, menahan dukungan akibat perselisihan mengenai aturan wajib militer bagi kaum Yahudi Ultra-Ortodoks. Meski demikian, Presiden Herzog menegaskan bahwa dinamika ini belum tentu menghasilkan jalan keluar yang mudah.
"Meskipun angka dukungan terlihat jelas, adanya aksi saling veto antar-blok maupun di internal blok itu sendiri membuat prediksi pembentukan koalisi menjadi sangat sulit," ujar Presiden Isaac Herzog dalam sesi konsultasi.
Untuk membentuk pemerintahan, sebuah koalisi membutuhkan setidaknya 61 kursi mayoritas di Knesset:
• Blok Kanan & Keagamaan (Netanyahu): 53 kursi
• Blok Oposisi Yahudi (Eisenkot): 48 kursi
• Partai Berbasis Warga Arab: 19 kursi
Eisenkot membutuhkan setidaknya dukungan dari partai Ultra-Ortodoks seperti United Torah Judaism dan Shas untuk mencapai 61 kursi tanpa melibatkan partai Arab. Di sisi lain, Netanyahu berupaya menarik partai oposisi ke pihaknya atau menjajaki opsi pemerintahan persatuan nasional dengan sistem rotasi kepemimpinan, sebuah skenario yang sejauh ini ditolak oleh mayoritas lawannya.
Posisi dan Tuntutan Partai Berbasis Warga Arab
Dua kekuatan utama partai warga Arab di parlemen, yakni Aliansi Joint List (11 kursi) dan United Arab List / Ra’am (8 kursi), secara konsisten menuntut penghentian era kepemimpinan Netanyahu. Pemimpin Ra’am, Mansour Abbas, menyatakan kesiapan bergabung dalam kabinet, sementara Joint List memilih memberi dukungan dari luar parlemen.
Namun, Eisenkot memberikan syarat ketat bagi integrasi mereka, termasuk keharusan menetapkan Hamas sebagai organisasi terror sebuah klausa yang ditanggapi secara hati-hati oleh kelompok politik Arab.
"Penolakan untuk membangun kemitraan setara secara politik mempertegas bahwa sistem yang berjalan cenderung ke arah etnokrasi, bukan demokrasi mutlak bagi seluruh warga negara," tegas Anggota Senior Joint List, Ahmad Tibi, kepada The Associated Press Satu 7 November 2026.
Tibi menambahkan bahwa dukungan mereka difokuskan pada perbaikan kesejahteraan warga Palestina di Israel, penanganan tindak kriminalitas lokal, serta penghentian pembongkaran rumah-rumah warga.
Skenario Ketidakpastian dan Risiko Pemilu Ulang
Sesuai ketentuan hukum Israel, kandidat yang ditunjuk oleh Presiden Herzog memiliki waktu 28 hari untuk menyusun koalisi, dengan opsi perpanjangan selama 14 hari. Jika upaya pertama gagal, mandat akan dialihkan kepada kandidat kedua dengan jangka waktu yang sama.
Apabila negosiasi tetap membentur jalan buntu, Knesset akan dibubarkan dan Pemilu ulang harus digelar dalam kurun waktu 90 hari.
Pengamat politik Israel, Nehru Jamhour, menilai ketidakpastian yang berlarut-larut ini sebagai kondisi yang paling menguntungkan bagi inkumben.
"Kondisi kebuntuan politik yang berlanjut dan berpotensi memicu Pemilu ulang merupakan skenario yang diandalkan oleh Netanyahu. Langkah ini diharapkan dapat melemahkan konsolidasi oposisi sekaligus menekan tingkat partisipasi pemilih dari kalangan warga Arab," ungkap Nehru Jamhour kepada Al Jazeera.
Selama kabinet baru belum terbentuk, Benjamin Netanyahu akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Perdana Menteri sementara (caretaker).
