TVRINews, Jakarta
Kemenhaj menyambut edaran Arab Saudi yang melarang keras praktik perantara atau makelar dalam pengadaan layanan haji.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia memberikan apresiasi dan menyambut baik langkah tegas Pemerintah Arab Saudi dalam memberantas serta melarang keras praktik perantara atau makelar ilegal dalam pengadaan layanan haji.
Kebijakan ini dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk membersihkan ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dari praktik percaloan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa kebijakan Kerajaan Arab Saudi tersebut merupakan momentum krusial yang sudah lama dinantikan demi mewujudkan pembenahan total tata kelola haji.
“Kami menyambut baik surat edaran yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah terkait sikap tegas pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memantau dan melarang keras praktik-praktik makelar atau percaluan dalam proses pengadaan pelayanan haji di Arab Saudi,” ujar Wamenhaj Dahnil di Jakarta, dikutip Sabtu, 7 November 2026.
Langkah tegas ini, lanjut Wamenhaj, merupakan pengejawantahan dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar seluruh rangkaian pengadaan layanan haji, baik yang berlangsung di Arab Saudi maupun di tanah air, steril dari praktik kotor percaloan.
Cegah Pungutan Liar dan Jaga Integritas Kontrak
Dalam surat resmi yang diterbitkan otoritas Arab Saudi, ditekankan pentingnya menjaga integritas serta keabsahan kontrak kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan. Pemerintah Arab Saudi secara tegas melarang praktik-praktik yakni Pemaksaan penggunaan pihak perantara (broker) dan Pemberian hadiah berupa barang maupun komisi finansial dengan dalih biaya pemasaran atau alasan serupa.
Praktik-praktik manipulatif tersebut dinilai sangat merugikan karena berpotensi mendongkrak biaya paket layanan haji tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas fasilitas bagi jemaah. Oleh karena itu, setiap tahapan pengadaan dan penandatanganan kontrak wajib mematuhi regulasi yang berlaku secara transparan.
“Kami bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentu akan bekerja sama untuk memastikan semua proses pengadaan perhajian, terutama yang akan berlangsung di Arab Saudi dan kemudian juga di Indonesia, dapat berjalan dengan cara-cara yang bersih,” tegas Dahnil.
Inisiasi Gerakan “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” Menyongsong Musim 2027
Sebagai bentuk keseriusan institusional, Kemenhaj telah menginisiasi gerakan Bongkar Mafia Haji dan Umrah. Menyongsong persiapan pengadaan layanan haji tahun 2027 yang akan segera dimulai, Kemenhaj berencana mengirimkan tim khusus pengadaan langsung ke Arab Saudi untuk bermitra secara transparan dengan para penyedia layanan resmi (provider haji).
Dalam mengawal proses ini, Kemenhaj turut mengajak partisipasi aktif dari masyarakat luas untuk ikut serta melakukan pengawasan dan tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan, kolusi, maupun praktik percaloan di lapangan.
“Kami berharap ada partisipasi publik untuk turut mengawasi proses-proses persiapan pengadaan di sana dan melaporkan apabila ditemukan kecurangan, praktik makelar, praktik percaluan, dan sebagainya,” ungkap Wamenhaj.
Di sisi lain, Pemerintah Arab Saudi memastikan akan menjatuhkan sanksi hukum yang sangat tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan, termasuk oknum yang terbukti bekerja sama atau berupaya menutupi praktik ilegal tersebut.
Sejalan dengan itu, Kemenhaj memperketat pengawasan internal guna memastikan seluruh jajaran birokrasi yang bertugas menjunjung tinggi integritas dan tidak menyalahgunakan wewenang.
Melalui sinergi kuat antara Indonesia dan Arab Saudi ini, penyelenggaraan ibadah haji 2027 diharapkan mampu menghadirkan layanan yang semakin berkualitas, aman, adil, dan benar-benar berorientasi pada kemaslahatan jemaah.
