TVRINews, Jakarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan perlunya penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi serta kolaborasi lintas sektor guna menekan risiko bencana hidrometeorologi di tengah dampak perubahan iklim yang semakin nyata.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Andri Ramdhani, dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Pemberitaan DPR RI di Kompleks DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Andri mengungkapkan, laporan State of the Global Climate 2024 dari World Meteorological Organization (WMO) mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah, dengan anomali suhu global melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius dibandingkan era praindustri.
“Tren kenaikan suhu ini berdampak langsung pada meningkatnya intensitas dan frekuensi cuaca ekstrem yang memicu bencana hidrometeorologi,”ujar Andri dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Februari 2026.
Data BMKG periode 2010–2025 juga menunjukkan tren peningkatan kejadian banjir dan tanah longsor, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, serta sejumlah wilayah di Sumatra. Pada 2024, rata-rata suhu nasional Indonesia tercatat mencapai 27,52 derajat Celsius, tertinggi sejak pencatatan dilakukan.
Kondisi tersebut membuat bencana hidrometeorologi kini mendominasi lebih dari 90 persen kejadian bencana nasional.
Selain itu, intensitas hujan ekstrem juga kian meningkat. Curah hujan di atas 150 milimeter per hari semakin sering terjadi, bahkan dalam beberapa kasus mencapai 300 hingga 400 milimeter per hari.
“Kondisi ini sejalan dengan tren perubahan iklim global,”ucapnya.
Menghadapi situasi tersebut, BMKG mendorong penguatan Sistem Peringatan Dini Multibahaya atau Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) yang terintegrasi, sejalan dengan inisiatif global Early Warning for All. Sistem ini mencakup pengetahuan risiko bencana, pemantauan dan deteksi, kesiapsiagaan dan respons, serta diseminasi informasi yang efektif kepada masyarakat.
Andri menekankan bahwa efektivitas peringatan dini sangat bergantung pada kesiapsiagaan di tingkat daerah dan tindak lanjut oleh BNPB, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Peringatan dini bisa menyelamatkan nyawa dan harta benda jika seluruh komponen sistem bekerja bersama,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan pentingnya peningkatan literasi kebencanaan melalui edukasi, salah satunya melalui Sekolah Lapang BMKG, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana hidrometeorologi.
“Golden time bencana hidrometeorologi sebenarnya cukup panjang. Kuncinya ada pada kesiapsiagaan, pemetaan risiko, dan langkah kontingensi yang jelas di daerah,”ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai sistem peringatan dini BMKG telah berjalan baik, namun masih perlu diperkuat melalui peningkatan literasi kebencanaan dan kesadaran pemerintah daerah. Ia juga mendorong integrasi edukasi cuaca dan kebencanaan sejak dini melalui dunia pendidikan.
BMKG pun mengimbau masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memantau informasi resmi cuaca dan iklim, khususnya selama puncak musim hujan yang masih berlangsung pada Februari 2026, sebagai bagian dari upaya bersama mengurangi risiko bencana di tengah perubahan iklim.
