TVRINews – Jakarta
Komisi IX DPR dan Badan Gizi Nasional resmi mengunci alokasi Rp240,20 triliun untuk memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga menyasar lebih dari 72 juta penerima manfaat.
Tata kelola dan arah kebijakan fiskal untuk program prioritas nasional sektor kesehatan resmi memasuki babak baru. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kesiapan penuh dalam mengeksekusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul pengesahan alokasi anggaran belanja untuk tahun fiskal 2027.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kompleks Parlemen, Jakarta, disepakati bahwa pagu definitif BGN dipatok pada angka Rp240,20 triliun. Anggaran ini merupakan hasil penyesuaian atau efisiensi terukur dari pagu indikatif sebelumnya yang sempat tercatat sebesar Rp270,20 triliun.
Kendati mengalami efisiensi senilai Rp30 triliun, otoritas pengelola memastikan bahwa efektivitas dan kualitas layanan di lapangan sama sekali tidak dikompromikan. Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan bahwa seluruh instrumen finansial yang dikelola lembaganya wajib berorientasi pada hasil nyata serta akuntabilitas yang ketat.
"Setiap rupiah anggaran harus memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kami memastikan alokasi ini terserap secara efektif, akuntabel, dan tepat sasaran," ujar Sudaryono di hadapan para legislator Komisi IX DPR RI.Kamis 17 September 2026.
Berdasarkan struktur alokasi yang dirinci dalam forum legislatif tersebut, mayoritas besar anggaran yakni sekitar Rp232,88 triliun atau setara dengan 96,95 persen didedikasikan secara khusus untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional.
Sementara itu, sisa anggaran sebesar Rp7,33 triliun dialokasikan untuk pos dukungan manajemen institusi.
Lebih lanjut, porsi terbesar dari Program Pemenuhan Gizi Nasional dikonsentrasikan langsung pada eksekusi program MBG yang menyerap sekitar Rp232,50 triliun atau 99,84 persen dari total anggaran program utama.
Adapun sisa dana sekitar Rp373,30 miliar diarahkan untuk mendukung kegiatan teknis penunjang di luar MBG.
Melalui dukungan finansial tersebut, BGN menetapkan proyeksi ambisius namun terukur untuk menjangkau total 72.464.886 jiwa penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia sepanjang 2027. Sasaran utama tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar:
• Klaster Anak Sekolah: Melibatkan 60.599.777 jiwa dengan dukungan alokasi finansial mencapai Rp198,96 triliun.
• Klaster Kesehatan Ibu dan Anak: Menjangkau 11.865.109 penerima yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta anak usia balita, dengan alokasi anggaran sebesar Rp33,54 triliun.
Selain memperluas cakupan demografi secara masif, fokus strategis BGN pada tahun depan juga bergeser pada penguatan standar pengawasan mutu. Aspek keamanan pangan, validitas data integratif, serta perbaikan tata kelola rantai pasok pangan di tingkat lokal menjadi pilar utama agar perluasan skala ini berjalan beriringan dengan jaminan kualitas gizi yang diterima oleh masyarakat.
"Fokus kita ke depan bukan sekadar memperbanyak jumlah penerima manfaat. Hal yang jauh lebih esensial adalah memastikan penyediaan makanan benar-benar memenuhi standar mutu serta memberikan dampak terukur terhadap perbaikan status gizi nasional," pungkas Sudaryono.
