TVRINews, Jakarta
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bekerja sama dengan Uni Eropa meluncurkan Civil Society Organisation Working Group (CSO WG) atau Kelompok Kerja Organisasi Masyarakat Sipil. Kelompok ini melibatkan 50 organisasi masyarakat sipil dari delapan simpul wilayah di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.
Pembentukan CSO WG bertujuan memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam aksi iklim sekaligus menjembatani aspirasi dan praktik baik dari tingkat akar rumput agar menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan nasional.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, mengatakan perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.
“Sebagai negara kepulauan, lebih dari 60 persen wilayah Indonesia berisiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, badai). Perubahan iklim juga menjadi salah satu isu global yang memiliki dampak paling signifikan bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, lansia, disabilitas, masyarakat miskin, perempuan dan anak dengan masalah kesehatan, masyarakat adat, mereka yang tinggal di daerah konflik dan lokasi 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Dalam rangka mendorong peningkatan akses dan partisipasi setara bagi perempuan dalam aksi iklim, Kemen PPPA telah meluncurkan dokumen Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024-2030.” ujar Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, Rabu, 11 November 2026.
Amurwani menjelaskan, kebijakan nasional dalam RAN GPI tidak akan memberikan dampak nyata tanpa keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa. Karena itu, CSO WG dibentuk untuk memperluas partisipasi publik dan menjadi jembatan komunikasi dua arah antara masyarakat sipil dan pemerintah.
“Melalui momen peluncuran hari ini, kami meletakkan harapan yang sangat besar kepada seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari kementerian/lembaga pengampu sektor, mitra pembangunan internasional, dunia usaha, dan khususnya CSO/organisasi masyarakat sipil, akademisi dan media. Mari kita buka akses koordinasi yang seluas-luasnya, mengintegrasikan bukti lapangan dari CSO ke dalam perencanaan program kerja, serta memperkuat akuntabilitas pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi yang responsif gender. Kita dorong suara masyarakat rentan agar setiap kebijakan iklim yang diambil betul-betul adil dan berdampak secara tepat sasaran,” kata Amurwani.
CSO WG akan menghubungkan kontribusi masyarakat sipil dengan tujuh sektor strategis dalam RAN GPI 2024–2030. Sektor tersebut meliputi ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, air dan irigasi; perlindungan tutupan hutan dan lahan; energi baru terbarukan, pengelolaan limbah dan sampah, serta kesehatan lingkungan.
Selain itu, kelompok kerja ini juga mencakup sektor industri dan ekonomi hijau, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, ketahanan terhadap bencana dan pemulihan kerusakan, ketahanan sosial, budaya, kesehatan dan perlindungan hak anak, serta kelautan, pesisir dan ekonomi biru.
Untuk memperkuat koordinasi dari daerah hingga nasional, jejaring masyarakat sipil dibangun melalui delapan simpul wilayah, yakni Sumatera, Kalimantan, Jawa I (Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat), Jawa II (Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur), Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, serta Papua.
Setiap simpul bertugas menghimpun aspirasi, kebutuhan, bukti lapangan, dan praktik baik dari komunitas untuk disampaikan dalam koordinasi nasional. Sebaliknya, informasi dan hasil dialog kebijakan di tingkat nasional akan diteruskan kembali kepada organisasi anggota dan komunitas.
Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Franky Zamzani, mengapresiasi pembentukan CSO WG. Ia berharap kelompok kerja tersebut dapat memberikan kontribusi optimal dalam pelaksanaan RAN GPI 2024–2030.
Menurut Franky, RAN GPI telah mengintegrasikan perspektif gender dalam aksi iklim sekaligus memperkuat keterlibatan perempuan dan kelompok rentan. Dokumen tersebut juga melengkapi kebijakan adaptasi perubahan iklim di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat melalui penerapan pengaman (safeguard) kesetaraan gender.
“Ada empat peran strategis CSO, yaitu sebagai penghubung kebijakan dan kebutuhan, penyedia data dan bukti tapak, penggerak pemberdayaan, serta mitra pemantauan dan evaluasi. Masyarakat sipil bukan sekadar pelaksana kegiatan pemerintah, melainkan juga mitra strategis dalam seluruh siklus kebijakan mulai dari perencanaan sampai evaluasi,” jelas Franky.
Franky menambahkan, upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab KLH/BPLH, tetapi juga dapat melibatkan Kemen PPPA. Data kerentanan yang dimiliki KLH/BPLH dapat digunakan sebagai dasar kolaborasi untuk mengidentifikasi kabupaten dan kota dengan tingkat kerentanan tinggi, termasuk wilayah dengan jumlah perempuan dan anak yang besar.
Data terpilah berdasarkan jenis kelamin serta jumlah penyandang disabilitas juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan prioritas intervensi dan penguatan kapasitas di tingkat nasional maupun daerah. Dengan demikian, kebutuhan kelompok rentan dapat diakomodasi secara lebih tepat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Emmy Astuti, berharap CSO WG tidak hanya menjadi forum koordinasi antarorganisasi masyarakat sipil, tetapi juga berkontribusi dalam perumusan kebijakan perubahan iklim.
Kontribusi tersebut diharapkan berasal dari pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat lokal, masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Menurut Emmy, kebijakan dan program selama ini kerap disusun berdasarkan perspektif pemerintah dan pendekatan teknokratis. Sementara itu, kelompok rentan sering dipandang sebagai korban atau penerima manfaat. Padahal, mereka seharusnya menjadi subjek yang memiliki program dan berada di garda terdepan dalam menentukan arah kebijakan karena merasakan langsung dampak perubahan iklim.
Ketua Program Studi Magister Kajian Gender Sekolah Pascasarjana dan Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia, Iklillah M. Dini, menekankan pentingnya partisipasi bermakna perempuan dalam aksi iklim.
Menurutnya, partisipasi tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang terlibat. Lebih dari itu, perempuan harus memiliki peran dan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan.
Ia juga menilai indikator keberhasilan kebijakan perlu berpijak pada kehidupan nyata perempuan dan kelompok rentan melalui prinsip redistribusi, rekognisi, dan representasi.
Climate Action and Adaptation Specialist United Nations Framework Convention on Climate Change–Institute for Global Environmental Strategies (UNFCCC-IGES) Regional Collaboration Centre for Asia and the Pacific, Jean Regulano, berharap CSO WG dapat terhubung dengan focal point nasional untuk gender dan perubahan iklim serta focal point nasional UNFCCC.
Keterhubungan tersebut diharapkan dapat menjembatani aksi di tingkat nasional dengan pembahasan perubahan iklim di tingkat global. Jean juga berharap simpul-simpul wilayah dapat menyampaikan hasil pembahasan global dan nasional kepada komunitas melalui informasi yang mudah dipahami dan diakses.
Melalui CSO WG, pertukaran informasi diharapkan berlangsung dua arah sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada pengambil kebijakan, sekaligus memperkuat pelaksanaan aksi iklim yang inklusif dan responsif gender di Indonesia.
