TVRINews, Jakarta
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal yang dilakukan oleh eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Kerja (Raker) Kapolri dengan Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
"Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik," kata Suyudi, Kamis, 12 November 2026.
Selain itu, Suyudi juga mengungkapkan target lain dalam penyadapan tersebut yakni, tokoh politik, Gubernur, Kapolda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, hingga mahasiswa.
"Tokoh politik, Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa," ujarnya.
"Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana," lanjutnya.
Suyudi menjelaskan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
Selanjutnya proses provisioning dilaksanakan setelah persyaratan terpenuhi. Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.
Namun dalam perkara tersebut, ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik.
