TVRINews, Jakarta
Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) bersama Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto pada Kamis, 12 November 2026. Rapat akan membahas mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri untuk mengungkap seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal tersebut, termasuk rangkaian aktivitas lain yang disebutnya melibatkan kelompok LSP.
"Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, Kamis, 12 November 2026.
Habiburokhman menyebut, selain dugaan penyadapan ilegal, terdapat sejumlah aktivitas lain yang perlu didalami. Di antaranya dugaan pengawasan atau pemantauan ilegal (surveillance), pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.
Menurutnya, berbagai dugaan aktivitas tersebut perlu ditelusuri karena dinilai berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan Presiden.
"Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP," ujarnya.
Habiburokhman memastikan seluruh anggota Komisi III DPR akan hadir dalam rapat tersebut.
"Rapat akan mulai jam 8.30 dan berakhir pukul 12, semua anggota konfirmasi hadir," pungkasnya.
