TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan pelaksanaan program bedah rumah harus mengedepankan prinsip transparansi, tepat sasaran, dan akuntabilitas.
Ia juga memastikan bantuan tersebut diberikan secara gratis tanpa pungutan biaya kepada masyarakat penerima manfaat.
Hal itu disampaikan Maruarar saat menghadiri kegiatan bedah rumah dan Bakti Kesehatan Polisi bersama masyarakat di Kampung Boncos, Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Sabtu, 31 Oktober 2026.
"Jangan hanya meninggalkan sejarah, tetapi juga penting untuk membuat sejarah bagi rakyat Indonesia. Program bedah rumah ini harus dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan gratis, tidak dipungut biaya," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis yang diterima tvrinews.com, dikutip dari siaran pers, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Maruarar mengatakan, pelaksanaan program bedah rumah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar penanganan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Keterlibatan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, kepolisian, hingga mitra pemberdayaan ekonomi dinilai penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP juga mendorong integrasi program bedah rumah dengan pemberian kepastian hukum atas kepemilikan rumah serta penguatan ekonomi keluarga.
Melalui sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), pemerintah mendorong program 1 juta sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini diharapkan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak kepemilikan rumah masyarakat.
"Bedah rumahnya diurus Kementerian PKP, sertipikatnya diurus Kementerian ATR/BPN, dan perekonomiannya ditingkatkan melalui KUR Perumahan serta PNM. Itulah bagaimana superteam bekerja," tegasnya.
Selain itu, penguatan ekonomi keluarga dilakukan melalui pemberdayaan dan dukungan permodalan usaha dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Maruarar menyebut, di DKI Jakarta sekitar 250.000 masyarakat telah mendapatkan pemberdayaan melalui program tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga mengikuti Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk pengadaan bahan bangunan program bedah rumah di Kampung Boncos. Proses tersebut diikuti tiga toko bangunan, yakni TB Sinar Bangunan Jaya, TB Subur, dan TB Anggiat Jaya.
Berdasarkan hasil pemilihan, TB Subur ditetapkan sebagai toko terpilih. Melalui mekanisme tersebut, diperoleh efisiensi anggaran sebesar 15,40 persen atau senilai Rp45.819.500 dari total pagu anggaran Rp297.500.000.
Efisiensi anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan penggunaan anggaran berjalan optimal dan bertanggung jawab. Sisa anggaran yang tersedia akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan lainnya.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto mengapresiasi pelaksanaan program bedah rumah di Kampung Boncos. Menurutnya, program tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
"Saya melihat Menteri PKP mengunjungi secara langsung rumah yang dibedah di Kampung Boncos. Program ini diarahkan kepada penerima yang tepat dan dilaksanakan secara komprehensif, berdasarkan data yang tepat, parameter yang jelas, serta hasil yang dapat diukur dari sisi kualitas," kata Dadang.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Selain program bedah rumah, masyarakat juga mendapatkan pelayanan kesehatan melalui kegiatan Bakti Kesehatan Polisi.
Melalui kolaborasi tersebut, Kementerian PKP terus mendorong peningkatan kualitas hunian yang terintegrasi dengan kepastian hukum kepemilikan rumah, pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
