TVRINews, Jakarta
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan keringanan biaya verifikasi biometrik kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung implementasi registrasi pelanggan seluler berbasis biometrik.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada Kemendagri menyusul adanya biaya validasi data biometrik ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang dibebankan kepada operator seluler.
"Kami sudah bersurat kepada Kemendagri untuk meminta ada keringanan karena ini pada ujungnya untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya dilihat dari sisi bisnis, tetapi memang ada penugasan negara kepada operator seluler untuk melaksanakan registrasi biometrik dalam rangka mengamankan masyarakat," kata Meutya dalam keterangan yang diterima tvrinews di Jakarta Pusat, Kamis, 23 Juli 2026.
Menurut Meutya, pembahasan mengenai usulan tersebut masih berlangsung. Pemerintah bersama operator seluler juga akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar implementasi registrasi biometrik dapat berjalan optimal tanpa membebani penyelenggara layanan telekomunikasi.
Ia menegaskan registrasi biometrik merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat keamanan ruang digital dengan menekan penyalahgunaan identitas dan penggunaan nomor seluler untuk tindak kejahatan, seperti penipuan daring.
Dalam kesempatan yang sama, Meutya mengungkapkan bahwa hingga 22 hari pelaksanaan registrasi biometrik sejak mulai diterapkan pada Juli 2026, lebih dari 10 juta pelanggan operator seluler telah melakukan verifikasi biometrik.
Pemerintah juga menargetkan jumlah tersebut bertambah 10 juta lagi dalam satu bulan ke depan seiring komitmen operator seluler untuk menerapkan kepatuhan penuh terhadap aturan registrasi biometrik.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini sebelumnya menyampaikan bahwa operator seluler mendukung implementasi registrasi biometrik sebagai langkah memperkuat keamanan ekosistem digital. ATSI juga terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait berbagai aspek pelaksanaannya, termasuk pembiayaan proses verifikasi biometrik.
