TVRINews - Jakarta
Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi menstabilkan harga ayam dan telur di Pulau Jawa melalui sinkronisasi data yang lebih presisi.
Kementerian Pertanian (Kementan) RI secara resmi menginisiasi kolaborasi strategis dengan dinas peternakan di seluruh Pulau Jawa.
Kolaborasi ini sebagai respons atas anjloknya harga ayam hidup (livebird) dan telur di tingkat peternak yang dipicu oleh ketidakseimbangan antara pasokan pasar dan kemampuan serap konsumen.
Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, menegaskan bahwa akar permasalahan terletak pada surplus produksi yang menekan harga hingga di bawah biaya pokok produksi.
"Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara parsial oleh pemerintah pusat. Diperlukan kolaborasi, koordinasi, dan tanggung jawab kolektif antara pemerintah pusat dan daerah agar stabilitas usaha peternak dapat segera pulih," ujar Hary dikutip Sabtu 27 Juni 2026.
Sebagai sentra produksi utama yang menyumbang sekitar 63 persen dari total pasokan daging ayam dan telur nasional, Pulau Jawa menjadi fokus awal dalam sinkronisasi data perunggasan.
Menurut Kementan, data yang terintegrasi antara pusat dan daerah menjadi fondasi krusial agar kebijakan intervensi tidak salah sasaran.
Menanggapi inisiatif tersebut, Kepala Dinas Peternakan Jawa Timur, Indyah Aryani, menyoroti kompleksitas tantangan yang dihadapi peternak saat ini. Ia mencatat bahwa di tengah kenaikan biaya pakan, peternak juga masih terbebani oleh kewajiban kredit perbankan.
"Kami mengusulkan adanya skema penyerapan telur yang lebih terstruktur, serupa dengan mekanisme Bulog pada komoditas beras, guna menyerap surplus produksi dan mendistribusikannya ke wilayah yang membutuhkan," tutur Indyah.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Banten turut memberikan dukungan operasional dengan menerapkan kebijakan moratorium izin usaha baru di sektor perunggasan sebagai langkah antisipasi kelebihan pasokan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Banten, Nasir, menyatakan komitmen daerah dalam menegakkan regulasi tersebut.
Hingga saat ini, pemerintah terus mengkaji sejumlah instrumen tambahan, termasuk pengaturan populasi DOC (Day Old Chick) serta imbauan afkir dini bagi ayam petelur yang telah melewati masa produktivitas optimal.
