TVRINews, Solok
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mengawal pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, guna mempercepat pemulihan pascabencana secara menyeluruh.
Pengawalan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program rehabilitasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, hunian tetap (huntap), rehabilitasi lahan pertanian, hingga pemulihan layanan dasar.
Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR melakukan monitoring melalui rapat koordinasi bersama Bupati Solok dan jajaran perangkat daerah, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi terdampak bencana.
Langkah tersebut bertujuan memastikan anggaran yang telah dialokasikan pemerintah pusat segera diwujudkan menjadi pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Kabupaten Solok telah menerima tambahan TKD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp144,67 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp2 miliar dialokasikan sebagai bantuan keuangan kepada Kabupaten Aceh Tengah.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi anggaran mencapai 17,35 persen atau sekitar Rp25,09 miliar.
Penyerapan terbesar masih berada pada sektor ekonomi, sedangkan sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masih dalam proses pelaksanaan setelah penyesuaian anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan selesai pada akhir Juni.
Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan akan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek prioritas agar realisasi TKD meningkat pada triwulan berjalan.
Prioritas pembangunan meliputi jalan, jembatan, jaringan irigasi, hunian tetap, serta fasilitas pelayanan dasar bagi masyarakat terdampak bencana.
Satgas PRR juga menyoroti sejumlah pekerjaan yang masih memerlukan percepatan. Di sektor perumahan, lokasi pembangunan 180 unit hunian tetap telah ditetapkan sesuai Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk).
Lahan pembangunan juga telah siap dan memperoleh persetujuan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga proses pembangunan diharapkan segera dimulai.
Di sektor pertanian, tercatat 80 hektare sawah mengalami kerusakan berat. Sebanyak 16 hektare telah dibersihkan dari material sedimen, sedangkan 64 hektare lainnya diusulkan untuk dilakukan penyesuaian status kerusakan agar memenuhi syarat memperoleh bantuan rehabilitasi sawah dari Kementerian Pertanian.
Selain itu, hasil peninjauan lapangan menunjukkan kebutuhan mendesak untuk normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang sekitar 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang sekitar 15 kilometer guna mengurangi risiko banjir dan sedimentasi.
Pemulihan layanan dasar juga terus dilakukan, antara lain melalui penanganan tujuh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), rehabilitasi delapan sekolah terdampak, serta percepatan perbaikan berbagai infrastruktur publik yang mengalami kerusakan.
Dalam laporannya, Tim Koordinator Wilayah Satgas PRR menyatakan pihaknya terus memfasilitasi koordinasi lintas kementerian untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi.
"Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing. Satgas PRR juga memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait percepatan penanganan lahan pertanian terdampak," tulis Tim Korwil Satgas PRR dalam laporannya yang dikutip oleh tvrinews.com, Kamis, 16 Juli 2026.
