TVRINews, Jakarta
Empat kepala daerah dari Kabupaten Agam, Buton Selatan, Kutai Kartanegara, dan Buru menyambangi Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyerahkan dokumen serta menegaskan kesiapan lahan di wilayah masing-masing demi mendorong percepatan program Sekolah Rakyat.
Kedatangan para pimpinan daerah tersebut disambut langsung oleh Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis 6 Agustus 2026.
"Saya senang kalau ada pimpinan daerah yang memang berusaha ikut menyukseskan apa yang menjadi program prioritas Bapak Presiden,” ujar Agus Jabo kepada Bupati Agam Benni Warlis, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios, Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri, dan Bupati Buru Ikram Umasugi.
Agus Jabo menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta mendukung penuh program yang menyasar anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini.
“Tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi lewat jalur pendidikan. Tidak boleh ada titipan,” tegasnya.
Ia menyebutkan urgensi program ini didasari oleh masih tingginya jumlah anak yang belum memperoleh akses pendidikan. Saat ini terdapat sekitar 4,1 juta anak yang belum pernah bersekolah maupun putus sekolah, sementara Sekolah Rakyat baru mampu menampung sekitar 43 ribu siswa.
“Jadi Pak Presiden betul-betul sedang berusaha keras supaya anak-anak ini semua bisa sekolah,” katanya.
Sebagai solusi, pemerintah menghadirkan Sekolah Rakyat berkonsep boarding school dengan fasilitas berstandar unggulan. Selain memperoleh pendidikan, siswa mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mulai dari makan tiga kali sehari, dua kali makanan ringan, laptop, hingga delapan stel seragam.
“Ini untuk orang miskin, tapi Pak Presiden menyediakan sarana dan prasarana unggulan,” ujarnya.
Sistem sekolah berasrama ini dipilih karena banyak anak dari keluarga miskin belum memiliki lingkungan belajar yang layak. Melalui sistem tersebut, siswa diharapkan memperoleh lingkungan yang sehat, aman, dan kondusif untuk membangun karakter.
Lebih lanjut, Agus Jabo menekankan bahwa pengentasan kemiskinan dilakukan melalui intervensi terpadu. Selain menyekolahkan anak, pemerintah juga memberdayakan orang tua serta memperbaiki kondisi tempat tinggal keluarga agar perubahan berlangsung secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah menyiapkan program renovasi 10 ribu rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat, disertai bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) sebesar Rp5 juta per keluarga.
Agus Jabo pun mengajak pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat agar semakin banyak anak dari keluarga miskin dapat mengakses pendidikan berkualitas.
“Itu hanya (bisa dicapai) dengan cara berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program ini ditunjukkan melalui kesiapan penyediaan lahan di wilayah masing-masing.
Bupati Agam Benni Warlis menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare di Padang Mardani, Jorong Manggopoh Utara, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung.
“Ada lahan kita, 10 hektare kita usulkan untuk sekolah rakyat. Kita sudah (koordinasi) dengan BPN, sudah surati, dan tidak ada masalah lagi. Jadi makanya kami memberanikan diri datang ke sini, bahwa lahan untuk sekolah rakyat sudah tersedia,” kata Benni.
Langkah serupa dilakukan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri yang mengusulkan lahan milik pemda seluas tujuh hektare. Ia menyerahkan salinan sertifikat lahan kepada Kemensos untuk diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum guna proses verifikasi.
“(Kami kesini) menyerahkan sertifikat saja Pak Wamen. Harapannya bisa masuk ke tahap tiga,” kata Aulia.
Sementara itu, Bupati Buru Ikram Umasugi menyatakan tengah menyelesaikan proses penyediaan lahan beserta sertifikatnya. Adapun Bupati Buton Selatan Muhammad Adios telah mengusulkan lahan seluas 8,11 hektare.
“Masyarakat Buton Selatan Pak (Wamensos), merindukan Sekolah Rakyat itu,” kata Adios.
