TVRINews, Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Rapat tersebut membahas refocusing penerima manfaat Program MBG, perbaikan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program di berbagai daerah.
Dalam rakor, pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan penguatan SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), yakni Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Selain itu, intervensi juga difokuskan pada daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan pendataan dan penyiapan wilayah 3T dapat diselesaikan dalam waktu dekat.
"Kami sudah memutuskan bahwa pendataan untuk wilayah 3T akan selesai dalam minggu ini. Minggu lalu targetnya satu bulan, sekarang kami percepat," ujar Zulhas.
Selain wilayah prioritas, pemerintah juga memfokuskan penerima manfaat kepada kelompok rentan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, agar program berjalan lebih tepat sasaran.
"Semua akan diselesaikan dengan baik dan secara adil bagi semua pihak. Jadi tidak usah khawatir," kata Zulhas.
Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, masyarakat di wilayah 3T dan kelompok rentan merupakan pihak yang paling membutuhkan perhatian pemerintah.
"Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patut mendapatkan perhatian," ujar Tito.
Ia menambahkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri siap mendukung proses pendataan penerima manfaat agar pelaksanaan Program MBG lebih akurat dan tepat sasaran.
Rakortas turut dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.
