TVRINews – Jakarta
MN KAHMI menilai pembobolan data pejabat negara sebagai ancaman serius bagi kedaulatan bangsa dan stabilitas politik nasional
Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang mengincar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara.
Organisasi tersebut menilai aktivitas intersepsi tanpa izin ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk ancaman serius terhadap keamanan nasional dan kedaulatan negara.
Koordinator Presidium MN KAHMI, Romo Muhammad Syafi'i, menyatakan dukungannya terhadap respon ketat dari pemerintah pusat. Sikap ini menyusul penegasan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengindikasikan bahwa tindakan penyusupan informasi strategis tersebut berpotensi mengarah pada indikasi makar dan pembangkangan di lingkup pemerintahan.
Dalam pernyataan resminya yang dikutip Selasa 10 November 2026, MN KAHMI menggarisbawahi empat poin inti respons terhadap dinamika keamanan nasional tersebut:
Pertama, mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan cepat guna menjaga integritas kepemimpinan nasional serta mengamankan institusi kepresidenan dari potensi sabotase informasi.
Kedua, mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk melakukan pembuktian berbasis investigasi kejahatan ilmiah (scientific crime investigation) secara transparan. Investigasi ini diharapkan menyasar seluruh pihak yang terlibat, termasuk menelusuri aktor intelektual di balik akses ilegal tersebut.
Ketiga, meminta penguatan dan pembenahan total pada infrastruktur siber nasional di sektor sipil maupun militer guna mencegah terjadinya kebocoran data strategis di masa depan.
Keempat, mengimbau publik untuk tetap tenang dan menjaga ketertiban umum, sembari menyerahkan seluruh penanganan legalitas hukum kepada pihak berwenang.
MN KAHMI menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum yang sedang berjalan agar stabilitas nasional tetap terjaga dan jalannya pelayanan publik tidak terganggu.
