TVRINews, Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu yang berkembang terkait Gibran Rakabuming Raka akan mundur dari Wakil Presiden buntut putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazahnya.
Puan meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai hal tersebut dan menyikapinya dengan tenang agar tidak menimbulkan keresahan.
"Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026.
Ia menambahkan, masyarakat sebaiknya menunggu pernyataan resmi terkait isu tersebut sebelum mengambil kesimpulan.
"Selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," katanya.
Sementara Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan bahwa persoalan pengunduran diri maupun pemberhentian Gibran dari jabatan Wapres perlu mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Jazilul menyebut dirinya mendengar adanya aspirasi dari masyarakat dan sejumlah tokoh agar DPR menindaklanjuti polemik tersebut melalui kewenangan yang dimiliki parlemen.
"Tapi supaya polemik ini tidak berlarut-larut, yang saya dengar aspirasi dari masyarakat, dari tokoh, meminta kepada DPR untuk apa, menyelesaikan masalah ini lewat jalur yang dimiliki kewenangan oleh DPR. Kalau soal mundur itu tergantung Pak Gibran, bukan tergantung DPR," ucapnya.
Meski demikian, Jazilul menghormati apabila Gibran memang berkeinginan untuk mengundurkan diri. Ia menegaskan bahwa proses penggantian Wapres tetap harus melalui DPR.
"Ya tentu kami hormati, DPR tetap ada untuk penggantian seorang wakil presiden kan tetap melalui DPR," pungkasnya.
