TVRINews – Jakarta
Percepatan Aksesi OECD Menjadi Instrumen Penting Mendorong Transformasi Kebijakan Domestik
Pemerintah Indonesia memperketat konsolidasi lintas kementerian dan lembaga guna mengejar target keanggotaan penuh dalam Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada 2028. strategis ini ditempuh sebagai bagian dari agenda transformasi tata kelola nasional menuju pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Nasional Aksesi Indonesia ke OECD yang digelar di Jakarta, Pertemuan ini diselenggarakan menjelang kunjungan resmi Sekretaris Jenderal OECD ke Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa aksesi ke organisasi ekonomi global tersebut bukan sekadar agenda diplomasi internasional. Lebih dari itu, proses ini menjadi pemantik reformasi kebijakan domestik agar selaras dengan standar tata kelola dunia.
"Melalui proses ini, Indonesia memperkuat kualitas kebijakan, regulasi, dan implementasinya agar selaras dengan standar global yang telah teruji, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, serta pembangunan yang berkelanjutan," ujar Airlangga dalam keterangan resminya yang dikutip Selasa 10 November 2026.
Pemerintah menargetkan penyelarasan standar regulasi ini dapat menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8 persen. Reformasi difokuskan pada penguatan transparansi, efektivitas hukum, dan penerapan kebijakan berbasis data (evidence-based policy), sejalan dengan prioritas pembangunan dalam agenda Asta Cita.
Pasca-penyerahan OECD Accession Roadmap pada pertengahan 2024, Indonesia kini berada pada fase Technical Review yang berlangsung sejak September 2025. Hingga saat ini, peninjauan teknis telah mencakup 24 dari 25 bidang yang dipersyaratkan.
Sektor-sektor utama yang menjadi fokus evaluasi meliputi tata kelola publik dan regulasi, iklim investasi, reformasi korporasi, statistik, persaingan usaha, hingga efisiensi program anti-korupsi. Tahapan peninjauan mendalam ini akan menghasilkan Chair’s Letter yang memuat evaluasi serta rekomendasi kebijakan bagi Indonesia.
Airlangga menambahkan bahwa keberhasilan aksesi tidak hanya bertumpu pada lembaga eksekutif, tetapi memerlukan keterlibatan aktif parlemen, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.
"Keberhasilan aksesi OECD pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi dan tingkat partisipasi seluruh pemangku kepentingan," kata Airlangga.
Dalam proses penyesuaian standar global ini, Indonesia menerima dukungan teknis dan kemitraan dari sejumlah negara anggota OECD, termasuk Australia, Jepang, Inggris, Korea Selatan, Belanda, Irlandia, dan Swiss, serta bantuan dari Asian Development Bank (ADB).
