TVRINews, Jakarta
DPR RI membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 2026. Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, mulai dari integritas penyelenggaraan pemilu hingga penyalahgunaan kekuasaan negara.
“Kita dihadapi pada dinamika politik yang menguji integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Kita dihadapkan juga pada tantangan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara bahkan mengancam para pimpinan nasional,” ujar Puan, Selasa, 10 November 2026.
Dalam menghadapi berbagai situasi tersebut, Puan menyatakan DPR RI menegaskan komitmennya melalui fungsi konstitusional untuk terus menjaga integritas demokrasi yang menjamin prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
“DPR RI juga akan memastikan bahwa kewenangan dan kekuasaan harus digunakan berdasarkan hukum untuk kepentingan nasional,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan kemudian mengungkap kinerja DPR dalam fungsi legislasi untuk masa sidang ini. Menurutnya, DPR bersama Pemerintah akan melanjutkan pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang yang merupakan RUU Inisiatif DPR RI.
“Diantaranya RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, RUU tentang Hak Cipta, RUU tentang Perkoperasian, dan RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana,” urai Puan.
Selain melanjutkan pembahasan sejumlah Rancangan Undang-Undang tersebut, Puan memastikan DPR RI juga berkomitmen untuk mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang yang mendesak dan memiliki urgensi tinggi bagi kebutuhan hukum masyarakat.
“Dengan mengutamakan kualitas substansi, kehati-hatian, dan partisipasi masyarakat yang bermakna,” terang perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Sementara dalam fungsi anggaran, Puan menyebut DPR RI juga akan memberi perhatian kepada ketahanan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026. Terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global yang memberi tekanan fiskal melalui dinamika harga minyak bumi, nilai tukar rupiah terhadap USD, dan dinamika pasar modal.
“DPR RI akan memastikan bahwa ketahanan fiskal pada APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat melindungi perekonomian rakyat dan kesejahteraan rakyat,” sebut Puan.
Di fungsi diplomasi parlemen, sebut Puan, DPR telah menghadiri Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-153 di Arusha, Tanzania.
“Melalui peran diplomasi parlemen, delegasi DPR turut berpartisipasi pada sejumlah agenda multilateral strategis untuk merespons berbagai tantangan global dan agenda internasional,” ucapnya.
Puan kemudian secara resmi membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 yang dimulai sejak 10 November 2026 sampai dengan tanggal 17 Desember 2026.
“Tibalah saatnya kita memasuki masa sidang untuk menjalankan fungsi konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tutur Puan.
Kepada Anggota Dewan yang Terhormat, Puan menyampaikan selamat bekerja memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“Mari kita jalankan fungsi kedaulatan rakyat ini dengan penuh amanah dan sebaik- baiknya,” tutup Puan.
