TVRINews – Jakarta
Pemerintah menargetkan sektor pariwisata menyumbang 5 persen terhadap PDB demi mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Pemerintah Indonesia tengah bersiap menjadikan sektor pariwisata sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi domestik (domestic engine of growth), guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah volatilitas global, sekaligus menargetkan kontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pemerintah memaparkan cetak biru baru untuk mentransformasi industri pelesiran ini menjadi penyumbang devisa utama yang setara dengan komoditas ekspor andalan seperti batubara dan kelapa sawit.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa sektor pariwisata harus bergerak melampaui capaian tradisionalnya untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
(Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (Foto: Biro Pers Kemenko Perekonomian))
"Untuk target pertumbuhan ekonomi 8%, target kontribusi daripada sektor pariwisata adalah 5% terhadap GDP nasional dengan perolehan devisa diharapkan USD39,4 miliar. Kalau angkanya ini setara dengan ekspor utama Indonesia yaitu batubara dan sawit. Maka ini adalah domestic engine of growth yang harus kita pacu," ujar Menko Airlangga Hartarto dikutip Kamis 2026.
Optimisme pemerintah ini didasarkan pada performa makroekonomi yang solid pada awal tahun. Ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan I-2026, mencerminkan fondasi domestik yang tangguh.
Pemulihan Sektor Pascapandemi
Data menunjukkan grafik pergerakan wisatawan terus bergerak naik sejak tahun lalu. Sepanjang tahun 2025, Indonesia berhasil menjaring 15,39 juta kunjungan turis asing, sementara pergerakan wisatawan domestik menembus angka 1,2 miliar perjalanan.
Tren positif ini berlanjut hingga awal tahun 2026. Berdasarkan laporan teranyar, kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai 3,44 juta, sementara perjalanan domestik berada di angka 319 juta.
Angka-angka ini menjadi indikator kuat pulihnya mobilitas masyarakat dan meningkatnya kepercayaan global terhadap aspek keamanan destinasi di Indonesia.
Strategi Akselerasi dan Infrastruktur
Untuk memenangkan persaingan regional, khususnya membayangi capaian Thailand dan Malaysia yang mampu menarik lebih dari 35 juta turis asing, Jakarta meluncurkan sejumlah reformasi kebijakan:
• Konektivitas Udara: Pengoperasian 37 bandara internasional baru guna mempermudah akses langsung ke berbagai wilayah kepulauan.
• Kawasan Ekonomi Khusus (KEK): Penetapan 11 KEK Pariwisata untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan ramah bagi investor global.
• Incentive Wisata: Perluasan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke sejumlah negara pasar potensial seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, India, Selandia Baru, Kazakhstan, Belarus, dan Makau.
• Integrasi Regional: Membidik para pemegang permanent resident di Singapura untuk didorong mengunjungi koridor Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
Di samping infrastruktur fisik, pemerintah juga memperkenalkan skema pembiayaan alternatif melalui Indonesia Quality Tourism Fund di luar APBN reguler, serta mempercepat implementasi single platform digital untuk mempermudah perizinan acara internasional.
Paradigma Baru Pariwisata
Menko Airlangga menambahkan bahwa masa depan pariwisata Indonesia bertumpu pada pergeseran paradigma menuju industri yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif.
Hal ini mencakup standardisasi keselamatan yang ketat serta penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui sertifikasi profesi dan program link and match dengan industri.
"Saya berharap dengan kolaborasi seluruh pihak kita bisa sama-sama meningkatkan standard keamanan destinasi, memperkuat konektivitas dan aktivitas destinasi wisata, integrasi perencanaan dari tujuan pariwisata, promosi dan branding dari destinasi pariwisata, dan terkait dengan pelatihan dan sertifikasi," tutup Airlangga.
Rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Pariwisata beserta jajaran pejabat lintas kementerian, menegaskan komitmen terintegrasi dari seluruh lini pemerintahan.
