TVRINews – Jakarta
Purbaya Yudhi Sadewa membawa laporan investigasi terkait dugaan manipulasi faktur perdagangan oleh sepuluh perusahaan komoditas besar.
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan mendadak dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis 21 Mei 2026.
Pertemuan yang dikemas dalam agenda makan siang bersama tersebut diduga kuat membahas kerugian negara akibat praktik manipulasi faktur perdagangan (under-invoicing) di sektor komoditas strategis.
Purbaya mengonfirmasi kehadiran dirinya memenuhi undangan Kepala Negara, yang juga dihadiri oleh sejumlah menteri kabinet lainnya.
Meski enggan merinci agenda utama pembicaraan, Menkeu menegaskan telah menyiapkan berkas laporan komprehensif mengenai sepuluh korporasi besar yang terindikasi melakukan kecurangan dalam laporan transaksi ekspor.
"Langkah ini sebagai bentuk antisipasi. Kami memastikan seluruh data siap jika Presiden meminta penjelasan detail, sehingga pemerintah dapat segera mengambil tindakan tepat," ujar Purbaya kepada awak media.
Modus Operandi di Sektor Kelapa Sawit
Dokumen yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan memuat hasil audit acak terhadap tiga pengapalan dari sepuluh perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).
Berdasarkan pemeriksaan tersebut, ditemukan indikasi kuat bahwa perusahaan-perusahaan ini sengaja menekan angka nilai ekspor yang dilaporkan di dalam negeri.
Purbaya menjelaskan, nilai komoditas yang tercatat di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan nominal riil yang dibayarkan oleh pihak pembeli di negara tujuan, salah satunya Amerika Serikat.
Praktik ini secara langsung memangkas potensi pendapatan domestik dan merugikan penerimaan pajak negara secara signifikan.
"Terdapat selisih yang sangat timpang. Harga yang dilaporkan di domestik terkadang hanya berkisar antara seperempat hingga sepertiga dari nilai transaksi aktual di pasar Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan penurunan pendapatan wilayah kita secara artifisial," kata Menkeu menjelaskan isi dokumen investigasi tersebut.
Selisih Harga Hingga 200 Persen
Kementerian Keuangan masih merahasiakan identitas sepuluh perusahaan yang masuk dalam daftar pengawasan tersebut. Namun, data statis yang dibuka menunjukkan adanya gap nilai transaksi yang sangat masif.
Dalam salah satu kasus, sebuah perusahaan melaporkan nilai ekspor sebesar US$ 2,6 juta. Namun, dokumen kepabeanan di Amerika Serikat mencatat angka penyelesaian sekira US$ 4,2 jutam enunjukkan deviasi anggaran hingga 57 persen.
Pada kasus lain, ditemukan disparitas yang lebih ekstrem dengan laporan ekspor domestik senilai US$ 1,44 juta, sementara nilai impor di negara tujuan menembus angka US$ 4 juta, atau melonjak hampir 200 persen.
Guna menghentikan kebocoran arus modal keluar (capital flight) ini, Kementerian Keuangan menegaskan akan memperketat pengawasan logistik secara mikro.
Pemerintah berencana melakukan pelacakan dan verifikasi manifes secara spesifik dari kapal ke kapal guna memastikan kepatuhan pajak global.
