TVRINews, Surabaya
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) sebagai langkah memperluas peluang kerja internasional bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Program ini dirancang untuk menyiapkan tenaga kerja muda Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasar global.
Peluncuran program dilakukan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, serta Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 20 Mei 2026.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelepasan 3.000 lulusan SMK dan 600 lulusan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) untuk bekerja di luar negeri.
Dirjen Dikmen Diksus Tatang Muttaqin menjelaskan, program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) mulai dirancang sejak 2025 sebagai upaya menjawab meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar internasional.
Menurutnya, pendidikan vokasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan industri global, termasuk membuka akses kerja luar negeri bagi lulusan SMK.
“Program ini menjadi jembatan kebekerjaan internasional bagi lulusan SMK sekaligus memperkuat link and match antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri,” ujar Tatang dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 Mei 2026.
Melalui program tersebut, murid SMK akan menjalani pendidikan selama empat tahun. Tiga tahun pertama mengikuti kurikulum nasional seperti biasa, sedangkan satu tahun tambahan difokuskan untuk pembelajaran bahasa asing, budaya kerja negara tujuan, hingga pemahaman hukum dan perlindungan tenaga migran.
Tatang menilai tambahan masa belajar itu penting agar lulusan tidak hanya siap secara keterampilan kerja, tetapi juga memiliki kesiapan mental dan pemahaman mengenai hak-hak pekerja migran.
“Bekerja di luar negeri bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga kesiapan hidup mandiri dan membawa nama baik bangsa,”jelasnya.
Saat ini, program Kelas Kebekerjaan Luar Negeri SMK (3+1) telah diterapkan di sedikitnya 49 SMK di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah berharap program tersebut mampu mencetak lulusan yang memiliki daya saing global sekaligus meningkatkan reputasi tenaga kerja Indonesia di dunia internasional.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan program tersebut menjadi bagian dari pengembangan pendidikan vokasi agar lulusan SMK tidak hanya terserap di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing di pasar kerja internasional.
“Ini merupakan bagian dari upaya memenuhi hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak,”ungkap Abdul Mu’ti.
Program tersebut juga mendapat respons positif dari sejumlah sekolah. Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Malang, Kusdarmadi, menilai tambahan satu tahun pembelajaran sangat penting untuk memperkuat kesiapan bahasa, adaptasi budaya, serta ketahanan mental murid yang akan bekerja di luar negeri.
Menurutnya, sekolah telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk TNI untuk pelatihan fisik dan tim psikologi guna memperkuat kesiapan mental siswa.
“Kami berharap semakin banyak lulusan SMK yang bisa bekerja di luar negeri karena peluangnya sangat besar,”ujar Kusdarmadi.
Hal serupa disampaikan Kepala SMKN 1 Buduran Sidoarjo, Agustina. Ia menyebut minat siswa bekerja ke luar negeri terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
“Dengan program ini, persiapan siswa bisa dilakukan lebih awal sejak kelas 10 sehingga lebih matang dan terarah,”kata Agustina.
